BAGANSIAPIAPI,Riauintegritas.com – Kondisi fiskal Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang sedang “berdarah-darah” dengan estimasi defisit mencapai Rp90 miliar pada tahun anggaran 2025, tampaknya tidak menyurutkan semangat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengalokasikan anggaran fantastis bagi fasilitas internalnya.
Data yang dihimpun menunjukkan BKPSDM Rohil mengalokasikan dana mencapai Rp87,7 juta hanya untuk urusan kabel, lampu, dan penambahan daya listrik kantor. Angka ini memicu tanda tanya besar terkait asas kepatutan dan efisiensi anggaran di tengah krisis keuangan daerah.
Saat diwawancarai sumber awak media ini Andi Putra menyampaikan dari Data Bicara: BKPSDM vs Dinas Pelayanan Publik Jika dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang memiliki beban kerja pelayanan langsung kepada masyarakat, angka di BKPSDM terlihat sangat timpang dan tidak proporsional:
1. Disdukcapil Rohil: Hanya menganggarkan Rp4,5 juta untuk komponen listrik. Padahal, dinas ini mengoperasikan mesin cetak KTP, server data, dan melayani ratusan warga setiap hari.
2. DPMPTSP (Perizinan): Hanya mengalokasikan Rp7 juta.
3. BPKAD (Aset & Keuangan): Yang mengelola aset seluruh daerah pun hanya berada di angka Rp36 juta.
4. BKPSDM: Mengalokasikan total Rp87,7 juta (Terdiri dari Belanja Alat Listrik Rp47,7 juta dan Penambahan Daya Rp40 juta).
“Sangat tidak logis jika kantor administrasi seperti BKPSDM membutuhkan biaya komponen listrik 19 kali lipat lebih besar dibanding Disdukcapil yang operasional elektroniknya jauh lebih berat untuk pelayanan publik,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik daerah.
Indikasi Pemborosan di Tengah Defisit
Alokasi Rp40 juta untuk Penambahan Daya juga dianggap janggal. Penambahan daya biasanya merupakan biaya investasi satu kali (one-time cost). Jika dibarengi dengan belanja alat listrik sebesar Rp47,7 juta di tahun yang sama, maka publik patut bertanya: Apakah ada proyek renovasi terselubung atau pengadaan alat elektronik besar-besaran di saat daerah sedang kesulitan membayar hak-hak pegawai (TPP)?
Kejanggalan ini semakin menguat mengingat BKPSDM Rohil sebelumnya juga disorot karena pengadaan gadget mewah seperti iPad Pro M4 dan Macbook yang dianggarkan masing-masing sekitar Rp44 juta—angka yang diduga jauh di atas harga pasar.
Menantang Logika “Pembela” Anggaran
Menanggapi adanya upaya dari beberapa pihak yang mencoba memaklumi anggaran ini sebagai “kebutuhan teknis”, masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa setiap rupiah APBD adalah uang rakyat.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran, setiap OPD seharusnya memangkas belanja operasional yang tidak mendesak demi menyelamatkan kas daerah. Pembelaan terhadap anggaran yang tidak proporsional hanya akan menunjukkan keberpihakan oknum terhadap kepentingan birokrasi, bukan kepentingan rakyat atau nasabah TPP yang terancam tersendat akibat defisit.
Kini publik menanti keberanian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Rohil untuk melakukan evaluasi total terhadap RKA BKPSDM tersebut. Apakah mereka akan membiarkan “pesta fasilitas” ini berlanjut, atau memilih menyelamatkan uang daerah demi kepentingan masyarakat luas?tuntasnya
Terpisah saat dikonfirmasi kepala dinas BKPSDM Rohil Hj. Yulisma S, Sos MM dan Sekretaris BPKSDM Rohil Markoni guna untuk perimbangan berita , kali ini lebih memilih bungkam karena klarifikasi resmi yang telah dirilis oleh media lain menyatakan semua sudah sesuai dengan aturan yang ada seluruh proses penganggaran kegiatan evaluasi dan asesmen telah disusun secara terencana, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tercantum secara sah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan. (**)
