Tokoh Bengkalis menyoroti pemangkasan dana daerah dan lambannya transfer DBH dari pusat yang dinilai melemahkan ekonomi daerah.
BENGKALIS, Riauintegritas.com – Pemangkasan dana daerah Riau kembali menjadi sorotan. Seorang tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai sepihak dalam memangkas alokasi dana untuk daerah tanpa melibatkan persetujuan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah perbincangan di salah satu kafe di Bengkalis, Kamis (21/5/2026). Ia mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap keadilan pembagian keuangan antara pusat dan daerah.
“menyikapi bagaimana sebenarnya komitmen Negara ini, apakah tidak ada payung hukum tentang keuangan, terutama tentang pembagian hasil pusat dan daerah, apakah Riau ini Numpang dalam negara ini,sehingga seenaknya pusat untuk memangkas dana daerah, dan Tanpa ada lagi persetujuan daerah sedikitpun,” katanya.
Menurutnya, daerah selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Namun, setelah pemerintah pusat berkembang, daerah justru dinilai mengalami tekanan ekonomi akibat kebijakan pengurangan dana.
“Dulunya pusat itu hanyalah kecil, setelah dibantu oleh seluruh daerah, akhirnya dia menjadi besar, setelah dia sudah menjadi besar, pada akhirnya dia mencekik semua daerah,” kata salah satu tokoh Kabupaten Bengkalis, Anwar.
Ia juga menyinggung sejarah hubungan daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya perjanjian antara Raja Siak dan Presiden pertama RI, Soekarno.
“Ketika daerah ingin bergabung dengn NKRI, Raja Siak membuat perjanjian dengn pak presiden Bung Karno, kata raja Siak, boleh kami gabung tapi dengan syarat, jangan sempat rakyatku menderita,apalagi sampai tidak makan, kalo kita lihat dengan kenyataan sekarang, pusat telah lari dari perjanjian tersebut,” ujarnya.
Selain pemangkasan anggaran, keterlambatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) juga dinilai memperburuk kondisi ekonomi daerah, terutama di Kabupaten Bengkalis yang sangat bergantung pada dana tersebut.
“Pusat terlalu lamban mentransfer uang DBH, ke daerah, sehingga ekonomi daerah menjadi lumpuh, apalagi kabupaten Bengkalis, hanya itulah urat nadi ekonominya,” tutupnya.
