Bengkalis, Riauintergritas.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026 melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Jumat (22/05/2026).
FGD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, M.P dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Bappeda, BPKAD, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPN, Camat Bengkalis, unsur pendidikan tingkat SD hingga SMP, serta Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) dari BPMP Provinsi Riau.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dan validasi lapangan calon lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi yang sebelumnya dilakukan oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BPMP Provinsi Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Verval BPMP Provinsi Riau memaparkan berbagai hal terkait Program Sekolah Nasional Terintegrasi, mulai dari konsep pengembangan sekolah, persyaratan teknis, hingga kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Wakil Bupati Bengkalis Dr. H. Bagus Santoso, M.P dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan mutu pendidikan yang modern, terpadu, dan berdaya saing.
“Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentu mendukung penuh usulan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Diharapkan seluruh OPD terkait dapat bersinergi dan mempersiapkan segala kebutuhan pendukung agar program ini dapat terwujud dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, S.T., M.Si menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung seluruh tahapan pengusulan hingga realisasi program tersebut.
“Melalui program ini, kita berharap hadirnya ekosistem pendidikan yang lebih terpadu, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa depan di Kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.
Selain menjadi forum diskusi, FGD tersebut juga menjadi wadah sinkronisasi lintas instansi dalam menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kesiapan lahan, dokumen perencanaan, dukungan infrastruktur, hingga pengembangan kawasan pendidikan terpadu di Kabupaten Bengkalis. (Inf/Red)
