Abrasi Pulau Bengkalis semakin parah, sementara warga juga menghadapi krisis BBM. Masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
BENGKALIS, Riauintegritas.com – Abrasi Pulau Bengkalis parah menjadi ancaman serius bagi masyarakat pesisir. Di saat daratan terus terkikis gelombang Selat Malaka, warga juga menghadapi persoalan lain, yakni sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah titik.
Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian setelah sebuah video yang diunggah warga, Syamsul Khairi, viral di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan garis pantai Pulau Bengkalis terus mundur akibat hantaman gelombang yang semakin kuat saat musim angin.
“Entah berapa belas tahun lagi kondisi seperti ini akan terus berlangsung. Saat musim angin, gelombang dari Selat Malaka sangat kuat. Abrasi sudah sangat jauh masuk ke daratan,” ungkapnya dalam video tersebut.
Abrasi yang terjadi kini tidak lagi hanya menggerus bibir pantai. Di sejumlah kawasan pesisir, pengikisan telah menghilangkan daratan hingga beberapa kilometer. Tebing pantai terus longsor, sementara kebun-kebun milik warga yang selama ini menjadi sumber penghidupan perlahan jatuh ke laut.
Bahkan, sebagian lapangan sepak bola yang dahulu menjadi pusat aktivitas masyarakat kini telah berubah menjadi perairan. Perubahan bentang alam tersebut menunjukkan laju abrasi yang semakin sulit dikendalikan.
Pulau Bengkalis yang berada di pesisir Selat Malaka memang termasuk wilayah yang rentan mengalami abrasi. Gelombang tinggi, arus laut yang kuat, serta berkurangnya vegetasi pelindung pantai mempercepat hilangnya daratan dari tahun ke tahun.
Masyarakat berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan pengaman pantai, seperti pemecah gelombang, penguatan tebing pantai, serta rehabilitasi hutan mangrove guna mengurangi dampak abrasi.
Di tengah ancaman lingkungan tersebut, warga juga mengeluhkan kelangkaan BBM yang hingga kini belum terselesaikan. Perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menghadirkan solusi agar distribusi BBM menjangkau masyarakat desa.
Warga mengusulkan penerapan skema subpenyalur bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Mereka menilai kondisi geografis Pulau Bengkalis memenuhi kriteria sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh BBM tanpa harus bergantung pada pelansir.
Salah seorang perwakilan desa, Ujang, menegaskan masyarakat hanya membutuhkan BBM untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.
“Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari,” ujar Ujang, Kamis (25/6/2026).
Warga juga mencontohkan kebijakan yang pernah diterapkan di Aceh saat masa tanggap darurat bencana. Ketika itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan dispensasi penggunaan barcode BBM bersubsidi sehingga pengisian Pertalite dan Solar dapat dilakukan secara manual.
Masyarakat berharap kebijakan serupa dapat dipertimbangkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan distribusi BBM di Pulau Bengkalis.
Harapan itu kembali disampaikan warga lainnya, Udin. Menurutnya, Pulau Bengkalis merupakan wilayah 3T sekaligus bagian dari Kabupaten Bengkalis yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Provinsi Riau.
“Kalau kami ini penimbun minyak, kami siap ditangkap, kami hanya untuk keperluan keluarga sehari-hari, bukan untuk kaya bang,” terangnya dengan nada bergetar, Selasa (30/6/2026).
Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah agar dua persoalan besar yang dihadapi Pulau Bengkalis, yakni abrasi yang terus menggerus daratan dan krisis distribusi BBM, tidak semakin membebani kehidupan warga pesisir.
