Pekanbaru, Riauintegritas.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan suntikan modal sebesar Rp10 miliar kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru Madani menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan legislatif, tetapi juga dari pemerhati kebijakan publik di Kota Bertuah.
Penolakan tersebut pertama kali disuarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru, yang menilai BPR Pekanbaru belum layak menerima tambahan modal karena masih menyisakan banyak “catatan merah” dalam pengelolaan keuangannya.
Situasi ini kemudian ikut mengundang tanggapan dari Masril Ardi, seorang pemerhati kebijakan dan sosial ekonomi Kota Pekanbaru. Ia menilai langkah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho untuk mengalokasikan dana miliaran rupiah ke BPR Pekanbaru adalah kebijakan yang tidak tepat di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.
“Saya lihat Walikota seakan tahu kondisi masyarakatnya, sering tampil peduli di lapangan. Tapi kok malah mau mengucurkan dana ke BPR yang sedang ‘sakit’? Ini sangat kontradiktif,” tegas Masril kepada media di Pekanbaru, Senin (27/10/2025), melalui pesan WhatsApp.
Masril juga menyindir gaya kepemimpinan Walikota yang menurutnya lebih banyak drama daripada aksi nyata.
“Kalau benar ingin membantu rakyat, seharusnya dana sebesar itu dialihkan untuk program-program yang berdampak langsung, seperti bantuan UMKM, usaha kecil, atau pelatihan ekonomi produktif. Bukan justru untuk menambal bank daerah yang sedang bermasalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Masril mengingatkan bahwa suntikan dana besar ke BPR Pekanbaru memiliki risiko tinggi terhadap keuangan daerah, Maka dari itu Pemko Pekanbaru fokus dengan Dirut nya hampir satu tahun BPR Pekanbaru yang lebih dikenal dengan Bank Plat merah, sampai dengan saat ini belum punya Direktur Utama (Dirut). Mestinya Pemkot Sebagai Pemegang saham lebih memfokuskan memilih Nakhoda dulu sebelum mengucurkan modal tambahan.
“Kalau Rp10 miliar itu disalurkan lalu macet atau habis untuk biaya operasional tanpa hasil nyata, siapa yang akan menanggung kerugiannya? Ini bukan langkah bijak di tengah kondisi fiskal Pemko yang defisit ditambah lagi bank itu belum memiliki Dirut,” tambahnya.
Dengan nada tegas, Masril berharap Walikota Pekanbaru bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan keuangan daerah. Ia meminta agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru berpotensi menambah beban kas daerah.
“Sudah saatnya kebijakan diarahkan untuk rakyat, bukan untuk institusi yang masih diragukan kinerjanya,” tutup Masril.**
