LANGSA- Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, jika hendak lebih maju dan terbuka ajaklah para wartawan mempublikasikan apa saja yang telah dan sedang di lakukan oleh pemerintah Kota Langsa untuk kepentingan masyarakatnya.
Tanpa wartawan tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa tidak banyak yang di ketahui oleh masyarakat baik kota Langsa Maupun luar kota Langsa.
Seperti yang di lansir serambi, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Marthunis mengatakan pihaknya berkomitmen menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi. “Dua hal ini (akuntabilitas dan transparansi) yang akan dibangun.
Kunci keberhasilan Aceh Singkil kalau mau maju tata kelolanya harus diperbaiki,” kata Marthunis saat melakukan pertemuan dengan insan pers yang bekerja di Aceh Singkil, Sabtu (19/11/2022).
Transparansi sebut Marthunis, publik harus tahu apa yang dilakukan pemerintah. Mewujudkan hal tersebut ia meminta dukungan dari wartawan.
Pj.Walikota Langsa Ir.Said Mahdum Majid, harus bisa mengikuti jejak Pj. Bupati Aceh tersebut jika mau kota Langsa lebih maju.
Di katakan Pj.Bupati Aceh Singkil “Salah satu komponen keberhasilan pembangunan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi adalah pers yang objektif, rasional dan profesional,” ujarnya.
Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparasi, Marthunis menyebutkan pihaknya meminta setiap dinas mempublikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing.
Langkah lain sebutnya Pemkab Aceh Singkil, telah mengaktifkan layanan pengaduan melalui aplikasi SP4N Lapor. Marthunismengaku langsung melakukan pemantauan SP4N Lapor. Tujuannya agar ketika ada pengaduan bisa langsung ditindak lanjuti.
Pemerhati pemerintah Kota Langsa yang juga pimpinan Biro Media Riau Integritas Mustafa.M.Adami menyebutkan, Senin, 21 Nopember 2022 di salah satu cafe ” “Baru kali ini kita mendengar seorang Pj. Bupati mengajak wartawan dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempublikasikan anggaran DPA Masing-masing, hal seperti ini seharusnya di lakukan oleh Pj.Walikota Langsa, jangan lagi jika pihak pers ingin mempublikasikan kegiatan pada Dinas tersebut atau bertemu dengan para pimpinan OPD selalu keluar bahasa “tidak ada anggaran”.
Ini akibat tidak ada instruksi dari Walikota untuk mempublikasikan anggaran yang dikelola oleh setiap OPD, transparansi sangat perlu dilakukan terutama anggaran di setiap OPD yang ada di kota Langsa ini, publikasikan anggaran DPA harus bisa dilakukan sepeti pemerintah Gampong Lakukan publikasi Anggaran Dana Desa (ADD).
Lanjut Mustafa yang juga bakal calon Ketua Serikat Pekerja Pers Republik Indonesia (SPPRI) Cabang Kota Langsa menyebutkan, banyak yang tidak dikatahui publik apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa,” jelas Mustafa.
” Seperti masih banyak para kepala sekolah SD dan SMP di kota langsa masih di Plt kan, bahkan ada yang sudah dua tahun menjabat Plt dan juga seperti direktur RSUD Langsa juga masih Plt sudah bahkan berjalan dua tahun, mengapa,” ungkapnya.
” Banyak publik tidak tahu ada 30 SD kepala sekolahnya di Plt-kan dan SMP ada 5 di Plt-kan, mengapa tidak di defenitifkan, hal seperti inilah diperlukan transparasi dan akuntabel pemerintah Kota dalam menjalankan pemerintahan,” tutupnya.(MT-007)
