ROKAN HILIR- Rapat Kerja Badan anggaran DPRD Rohil dengan tim penyusun LKPJ pemerintah daerah dalam rangka pemaparan atau ekspose LKPJ Bupati Rokan Hilir Tahun 2023 di ruang sidang utama DPRD rokan Hilir jalan perkantoran baru 6 tanggal 29/4.
Dipimpin langsung Ketua DPRD Rohil Maston disamping Wakil ketua dan beberapa anggota DPRD lainya. Dan sejumlah OPD dan intansi pejabat kabupaten Rokan hilir.
Dalam hal ini dikonfirmasi melalui Ketua DPRD Rohil Maston mengatakan antara lain Rapat LKPJ terkait hari ini eksposnya LKPJ tahun 2023 pelaksanaan PC daerah menuju Rokan Hilir yang maju religius berbasis infrastruktur.
Dan perekonomian yang handal diturunkan di dalam LKPJ 2023 memajukan sektor yang berbasis ekonomi kerakyatan yang isinya potensi dan kearifan lokal tadi.
Ketika tim penyusun LKPJ menyampaikan paparan paparan di dalam Expose LKPJ tersebut artinya Nanti berkelanjutannya
Minggu depan sejauh mana tim penyusun ini terkait lkpj terkait sektor ekonominya. Cuman tadi setingkat hasil dari BPS yang dijabarkan tim penyusun itu terlihat kemiskinannya naik sekitar 7% hasil dari BPS tahun 2020.
Di dalamnya Ini kan ada rakyat di dalamnya ada Pemerintah Daerah penunjangnya itu adalah dituangkan dalam APBD sektor OPD-OPD.
Sehingga bagaimana perpanjangan tangan pemerintah daerah dari sektor ekonomi Apakah diuraikan dalam faktor anggaran penunjangnya.
Ternyata yang kami lihat kata Maston tadi dalam penyampaian eksposnya. Peningkatan kemiskinan mencapai tujuan pada dasarnya.
Yang mau kita lihat nanti ketika minggu depan di dalam visi misi itu LKPJ 2023 berhubung OPD-nya tidak hadir. Seharusnya tim penyusun memahami apa isi terkandung dalam sebagai tim penyusun.
Cuman ini biar lebih real minggu depan akan lebih dibahas terkait OPD-nya Apakah ini bukan visi misi kan ada tertuang dari badan Pembangunan Daerah itu apakah sinkronnya terkait peletakan anggaran ke BPK.
Terkait visi misinya dari sektor ekonomi kita kan mau lihat dulu dalam pembahasannya nanti sehingga untuk perbaikan ke depannya.
Nanti setelah minggu depan kita akan tetap mendukung akan menjadi visi misinya itu menjadi tertuang sehingga tidak terjadi angka kemiskinan yang tadi itu naik menjadi 7% tadinya mungkin 2022 itu 6% lebih.
Untuk menjaga bagian dari visi misi kita mendukungnya pemerintahan ketika 2021-2026 tentunya kita lihat dulu apakah penyampaiannya itu terarah.
Tertuangkan menjadi dalam anggaran di BPKAD kita mau lihat mereka Selaras tidak. Supaya tidak terjadi lagi yang di dalam visi misi itu berbuah nilai objek objektif yang dituangkan ketika 2002.
Indonesia artinya karena tadi berhubung mesin penyusunnya belum bisa jabarin tentunya sebagai.
“Sebagai DPRD yang mempunyai adab dan minggu depan mereka persiapkan baru kita bisa nilai Adakah faktor pendukung dalam anggaran tertuang dalam ekonomi visi misinya di situ,” papar Maston.
Ataukah pembangunan daerahnya tidak menyetorkan kepada laju pertumbuhan atau berbasiskan data atau di dalam visi misi.
Tertuang nggak di anggaran yang diletakkan oleh TAPD atau BPKAD hari ini kan Belum mungkin nanti
minggu depan kita lihat dulu teori prakteknya penunjangnya dari anggaran terkait.ujarnya Ketua DPRD Rohil Maston. (To).
