ROHIL-Tata kelola keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting dalam mewujudkan sebuah akuntabilitas. Memanfaatkan perkembangan teknologi adalah salah satu langkah yang cerdas dan tepat dalam mengelolanya.
Apa lagi dana yang dinkucurkan pemerintah pusat ke desa-desa setiap tahunya tidak sedikit dan bahkan cendrung mengalami penambahan.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi yang di sebut Siskeudes.
Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan desa, khususnya berbasis aplikasi, sehingga memiliki pemahaman yang sama tentang keuangan dan aset desa.
Saat ini aplikasi tersebut sudah mulai diterapkan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Launcing aplikasi yang di beri nama Desa Cerdas dan Siskeudes Online Si Koncang Pancasila Sistem Informasi Kepenghuluan Online Non Cangih ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna H Misran Rais, Kamis (6/10/2022) di Jalan Utama, Bagansiapiapi dan secara langsung dilakukan oleh Bupati Rohil, Afrizal Sintong SIP.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rohil, Yandra MSi usai acara Launcing mengemukakan bahwa, untuk di Rohil dari 159 desa sebanyak 152 sudah menganggarkan dan saat ini aplikasi tersebut tingal di serahkan kepada desa yang sudah menganggarkan itu,” jelas Yandra.
“Artinya, saat ini tingal penerapan saja dan kita sudah melaksanakan training dan nantinya tiap desa akan mengoperasikan aplikasi ini melalui admin yang sudah mereka tunjuk,” terang Yandra.
Lanjutnya, Pihak PMD hanya sebatas memfasilitasi, karna anggaran yang di keluarkan dari masing-masing desa untuk aplikasi ini itu bersumber dari Dana Desa,” ujarnya.
“Pada kesempatan ini kita menyampaikan, informasi kepada pihak luar bahwa, kami hanyalah sebagai fasilitasi kebijakan dari pemerintah pusat, Provinsi dan juga Kabupaten, jadi jangan lagi ada anggapan bahwa dinas PMD tidak berbuat,” tegasnya.
Bila nantinya ada desa yang tak bisa menjalankan fungsi dari aplikasi ini Yandra menjawab bahwa, bupati sudah menegaskan karena aplikasi ini telah dianggarkan dari dana desa maka pihak PMD wajib melakukan monitor serta evaluasi guna memastikan aplikasi ini harus jalan.
“Tapi kita sangat optimis, kenapa tidak, sebab admin yang di tunjuk oleh masing-masing desa punya potensi serta kopetensi dan tidak ada kata tidak bisa,” ungkapnya. (Rls)
