BENGKALIS- Usulan yang disampaikan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau-pulau Terluar Mhd. Kusmayadi terkait dengan permohonan agar terakomudinarnya sejumlah aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa dari 47 Desa di Kecamatan Bantan dan Bengkalis.
Yaitu pulau Bengkalis dalam draf rencaangn Peraturan Persiden Tentang Pengelolaan Pulau-pulau terluar saat ini sedang digodok oleh Pemerintah Pusat serta Permohonan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dipulau Bengkalis mendapat respon positif dari peserta Forum rapat ko’ordinasi yang melibatkan sebelas kementrian terkait.
Dalam rapat ko’ordinasi yang diselenggaraan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di aula hotel Twin Bengkalis 28/3/2023 itu juga turut di undang dari instansi Veritikal di Daerah yaitu, Danlanal Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis, Koramil Bengkalis, Koramil Mandau, Koramil Rupat, Koramil Bukit Batu.
Komandan Pos AL Bengkalis, Kaka Bea Cukai Kab.Bengkalis, Kakan.Imigrasi Kab.Bengkalis, Kakan Karangtina Perikanan Kab.Bengkalis, Kakan Karangtina Tumbuhan dan Hewan Kab.Bengkalis, Kakan.Karangtina Kesehatan Kab.Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Kapolsek Bengkalis dan Kapolsek Bantan.
Selanjutnya pejabat Pemerintah Daerah Propinsi maupun pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis turut serta di undang terdiri dari: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Propinsi Riau, Kepala BP dan Litbang Provinsi Riau, Kadis Perikanan, Kadis Perhubungan, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Penterbakan, Kadis Perkebunan.
Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Koprasi dan UKM, Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kadis PMD, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Camat Bengkalis, Camat Bantan, Camat Rupat Camat Ruapat Utara dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia ( AMPPPT-NKRI).
Sebelum menyerahkan dua dokumen usulankan kepada penyelenggara kegiatan ( BNPP), pada kesempatan menyampaikan secara lisan dalam Forum tersebut, Mhd.Kusmayadi menanggapi terkait potensi daerah pulau bengkalis dan pulau rupat yang digaungkan diantara peserta rapat adalah budidaya udang dalam bentuk tambak atau kolam secara tegas dan lugas dikritik oleh nya.
Ia mengatakan tidak alergi terhadap budidaya udang di pulau bengkalis dan pulau rupat, akan tetap budidaya udang dengan cara membangun tambak atau kolam udang dengan membat hutang mangrove yang ada akan minbulkan dampak negatif serius terhadap dua pulau tersebut.
Terutama pulau bengkalis yang sudah diketahui umum tingkat abrasi pantai nya cukup parah, apatah lagi kondisi lahan pulau bengkalis sebagian besar nya berlahan gambut, tapi jika membudidaya udang menggunakan cara Bioflok, ia mengatakan sangat setuju.
Jika budidaya udang sangat berpotensi untuk dijadikan unggulan daerah agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, namun fakta yang terjadi sekarang dipulau bengkalis dan pulau rupat yang membangun tambak udang dengan pola merusak kawasan hutan boleh dikatakan mayoritas adalah pengusaha-pengusaha besar, sementara masyarakat kecil tetap menjadi buruh, bagaimana dikatakan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat klas menengah ke bawah.
Ironis nya kebanyakan dari masyarkat bengkalis dan msyarakat rupat yang tidak punya pekerjaan faktanya bebong-bondong ke Negara malaysia mencari pekerjaan, baik secara ilegal maupun menggunakan paspor wisata, sementara mereka bekerja di malaysia dengan tanpa adanya jaminan keselamatan.
Jika pemerintah benar-benar untuk memperhatikan nasip msyarakat yang berdomisili di pulau terluar berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang merupakan garda terdepan Negara, seperti pulau bengkalis dan pulau rupat ia berharap harus diperhatikan secara serius dengan dibarengi oleh angaran, program dan regulasi yang jelas untuk peluang pekerjaan bagi masyarakat.
Jika tidak diperhatikan secepatnya, ia khawatir fakta sejarah dan ketergantungan mata pencarian masyarakat kedapanya bisa menimbulkan potensi yang tidak baik bagi negara kita.
Kritik yang disampaikan oleh ketua AMP3T- NKRI itu mendapat tepukan gemuruh dari sejumlah peserta rapat.
Pada penghujuang acara, Mhd.Kusmayadi menyerakahkan langsung kepada Dra. Farida Kurnianingrum, MM ( Asisten Deputi Pengelola Kawasan Perbatasan BNPP) dokumen Proposal usulan Pembangunan PLBN dipulau Bengkalis.
Dan usulan masyarakat berserta Pemerintah Desa dari 47 Desa di pulau bengkalis untuk dapat diakomudir dalam Rencangan Perpres Tentang Pengelolaan pulau-pulau Terluar sebelum Rencangan Prepres tesebut disahkan.
Karena pada bab lampiran rencangan Perpres yang sedang digodok oleh Pemerintah pusat terdapat tiga strategi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, terdiri dari.
1.Pertahanan dan Pembinaan Wilayah, 2. Imprastruktur, Kesejahteraan masyarakat, Ekonomi, Sosial dan Budaya, 3. Pelestarian Lingkungan dan SDM. Respon yang digambarkan oleh Dra.Farida cukup positif, bahkan beliau mengatkan pada kesempatan itu ” ini memang bidang saya pak,” ujarnya. (Tim)
