PEKANBARU- Pernyataan dan janji Penjabat (Pj) Bupati Kampar, M. Firdaus yang akan menarik kendaraan dinas disetiap OPD bermasalah dan yang tidak diperuntukan sepertinya hanya angin belaka dan gertakan sambal saja.
Pasalnya, sudah hampir 2 (dua) Minggu sejak Bupati Kampar diwawancara secara eksklusif di Pekanbaru mengatakan akan mendata dan memerintahkan kepala BPKAD untuk mencatat seluruh asset kendaraan dinas di setiap OPD di Kabupaten Kampar dan akan menarik kendaraan dinas tersebut jika ditemukan bermasalah atau tak sesuai peruntukan.
Atas adanya pernyataan Pj. Bupati Kampar membuat Ketum Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (PETIR), Jackson Sihombing menanggapi dan meminta Pj. Bupati Kampar konsekuen dan serius atas statemen nya tersebut.
” Saya belum ada melihat pemberitaan atau informasi bahwasannya Pj Bupati Kampar sudah melakukan penarikan kendaraan dinas atau mobil dinas setiap Kepala dinas bermasalah dan memberikan sanksi. Sampai hari ini tak ada sikap tegas dari Pj. Bupati Kampar,” kata Jackson di Pekanbaru. Jumat, (16/06/2023).
Lanjutnya, seharusnya Pj. Bupati Kampar selaku kepala daerah membuktikan pernyataannya, agar Kabupaten Kampar bebas dari yang namanya pemanfaatan fasilitas disetiap kepala dinas yang sudah bertahun-tahun menikmati fasilitas dari APBD Kabupaten tersebut. sambungnya.
Kita mendapatkan informasi dari pemberitaan seperti fasilitas kepala dinas Diskominfo Kampar yang diduga memiliki 3 (Tiga) unit mobil dinas mewah.
Apa itu sudah ditarik dan diaudit oleh BPKAD karena untuk apa Kepala dinas memiliki 3 (Tiga) unit kendaraan dinas apalagi mobil dinas yang mewah. Kan ini namanya mubazir atau membuang anggaran saja.
” 2 (dua) unit Hilux dan 1 (satu) unit CRV untuk kendaraan dinas Kadis Kominfo Kampar. Bayangkan coba mau untuk apa mobil mewah tersebut. Ditambah lagi informasi dari pemberitaan Nopol nya diganti. Hebat kali Kadis Kominfo Kampar ini, sudah mendapatkan fasilitas mobil mewah dengan uang APBD malah Nopol nya diganti.
Apa dasarnya coba, jadi hal ini harus disikapi tegas oleh Pj. Bupati Kampar. Kalau bisa copot dan evaluasi Kadis Kominfo Kampar tuh karena diduga melanggar penyalahgunaan jabatan,” tegas Jack.
Jika Pj Bupati Kampar belum juga melaksanakan pernyataan nya, maka Ormas Petir akan melaporkan ke Kejaksaan terkait mobil dinas tersebut. Karena, segala sesuatu yang berasal dari APBD Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan bukan nikmati maupun dimiliki. Karena APBD itu berasal dari Rakyat dan untuk kepentingan Rakyat. pungkas Jackson.
Sebelumnya, seperti yang diberitakan media ini, Penjabat (Pj) Bupati Kampar, M. Firdaus angkat bicara terkait persoalan dan permasalahan di Kabupaten Kampar yang akhir-akhir ini banyak terkena sorotan oleh media atas banyaknya Kepala Dinas (Kadis) di setiap OPD yang diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan dengan memiliki kendaraan dinas diluar kewajaran.
” Baru saya menjabat sebagai Pj. Bupati Kabupaten Kampar ini sudah banyak media menyoroti dan memberitakan persoalan yang terjadi. Dan ini menjadi catatan besar bagi saya agar melakukan evaluasi setiap Kepala dinas (Kadis) terutama terkait seluruh aset inventaris kendaraan dinas di seluruh OPD yang harus sesuai peruntukan dengan semestinya,” Sampaikan M. Firdaus melalui rekaman suara dan video yang diterima oleh redaksi. Rabu malam, (31/05/2023).
Seluruh kendaraan dinas yang dipakai Kadis (Kepala dinas) harus sesuai peruntukannya atau kerjaannya. kalau dia (kadis) tidak berhak, kendaraan dinas tersebut harus ditarik. sambungnya.
Minggu depan saya akan melakukan evaluasi kepada seluruh OPD, dan akan memerintahkan kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) agar mencatat seluruh aset kendaraan dinas kita.
” Kendaraan dinas yang tidak tepat akan ditarik sesuai prosedur yang berlaku. Jika Kadis di semua OPD tidak menyerahkan kendaraan dinas yang tidak berhak dan tidak mau menyerahkan kendaraan dinas akan kita tarik paksa dengan meminta bantuan Aparat Penegak Hukum karena itu masuk pidana (penggelapan) inventaris,” tegasnya. (Tim)
