Bengkalis, Riauintergritas.com – Agenda pembangunan infrastruktur Kabupaten Bengkalis untuk 2027 mulai dirajut melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (25/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi titik temu antara perencanaan teknokratis dan aspirasi publik dalam merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yang akan terintegrasi ke dalam RKPD 2027.
Kepala Dinas PUPR Bengkalis, Supardi, memimpin langsung jalannya forum bersama Sekretaris Erdila Fitriadi.
Kehadiran Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis Rindra Wardana, anggota DPRD Hendra dan Asep Setiawan, unsur perangkat daerah, tenaga ahli bupati, pemangku kepentingan, hingga perwakilan akademisi mempertegas bahwa perencanaan infrastruktur bukan kerja sektoral, melainkan kolaboratif.
Supardi menekankan pentingnya FPD sebagai ruang konsolidasi gagasan. Renja PUPR, menurutnya, harus disusun secara presisi selaras dengan visi kepala daerah sekaligus responsif terhadap kebutuhan lapangan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun saran dan masukan, agar arah pembangunan lebih transparan serta sejalan dengan visi dan misi Bupati Bengkalis,” ujarnya.
Tahun anggaran 2027 diproyeksikan menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi yang berdampak pada penurunan alokasi pembangunan. Kendati demikian, prioritas tetap diarahkan pada infrastruktur dasar yang memiliki efek langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mutu pelayanan publik.
“Kami tetap berfokus pada program prioritas. Infrastruktur dasar yang berdampak nyata bagi masyarakat menjadi perhatian utama,” tegas Supardi.
Evaluasi kinerja 2025 dipaparkan Erdila Fitriadi sebagai landasan objektif perencanaan mendatang. Sepanjang tahun tersebut, pembangunan jalan terealisasi sepanjang 2,10 kilometer dengan tiga unit jembatan baru. Pemeliharaan jalan menjangkau 79,92 kilometer serta lima unit jembatan.
Intervensi pada sektor lingkungan dan sumber daya air juga diperluas melalui pembangunan 350 unit sanitasi, drainase sepanjang 2.542,3 meter, perkuatan tebing 865,88 meter, normalisasi sungai 552,54 kilometer, serta normalisasi saluran irigasi sepanjang 2,20 kilometer.
Stabilitas keuangan turut diperkuat dengan penyelesaian seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga pada 2025, sebuah langkah yang dinilai krusial dalam menjaga kredibilitas institusi.
“Seluruh utang kepada pihak ketiga telah kami selesaikan tahun lalu,” ungkap Erdila.
Forum diskusi menghadirkan spektrum usulan yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat: penanganan abrasi, perawatan jalan protokol di pusat Kota Bengkalis, rehabilitasi rumah ibadah, hingga pembangunan akses jalan pendukung kegiatan ekonomi warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supardi memastikan setiap masukan akan ditelaah dan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kapasitas fiskal. Pendataan lapangan, termasuk terhadap jalan-jalan protokol di Kota Bengkalis, telah dilakukan sebagai dasar perencanaan teknis.
Perumusan Renja 2027 menandai fase penting konsolidasi kebijakan infrastruktur Bengkalis, sebuah upaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, tanpa mengabaikan kepentingan publik yang menjadi tujuan akhirnya
