Bengkalis, Riauintergritas.com – Forum Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinkes Bengkalis, Jalan Pertanian, Selasa, 24 Februari 2026 dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.
Tampak hadir Staf Ahli Bupati Bengkalis, Johansyah Syafri, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Irmi Syakip Arsalan, serta Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis H. Muhammad Isa Selamat. Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bengkalis Ermanto, para kepala bidang (Kabid), UPT Puskesmas, perwakilan PMI, serta perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Johansyah Syafri menekankan agar penyusunan Renja 2027 benar-benar mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, khususnya terkait belanja pegawai, belanja operasional (overhead), serta prioritas program unggulan daerah.
Ia berharap rancangan Renja mampu mengakomodasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, termasuk program strategis pembangunan Rumah Sakit Pratama di Bukit Batu sebagai salah satu upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita berharap program unggulan Pemkab Bengkalis menjadi prioritas, sejalan dengan visi misi kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang unggul,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Bengkalis, Ermanto, meminta dukungan dan masukan dari seluruh peserta forum terhadap sejumlah isu kesehatan yang masih menjadi tantangan, di antaranya penanganan kasus bayi baru lahir serta upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.
“Kami mohon saran dan masukan terhadap isu-isu kesehatan yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan, khususnya dalam menangani kasus bayi baru lahir dan menekan angka kematian,” ungkapnya.
Ermanto menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat melalui penguatan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyoroti pentingnya peran Dinkes dalam percepatan penanganan stunting. Ia juga mendorong agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan bayi dapat diselaraskan dengan kebijakan daerah.
Selain itu, Irmi menekankan bahwa pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS, tidak boleh menjadi beban masyarakat akibat prosedur administrasi yang berbelit.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi tawar-menawar. Jika prosedur BPJS bisa disederhanakan tanpa mengurangi substansi, maka harus disederhanakan agar masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya kepesertaan BPJS masyarakat yang tidak aktif, sehingga diperlukan langkah strategis untuk memastikan akses layanan tetap terjamin.
Senada dengan itu, Muhammad Isa Selamat menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk saat ini, Kabupaten Bengkalis idealnya memiliki 25 Puskesmas untuk pemerataan layanan kesehatan. Ia mendorong Dinkes agar mampu memanfaatkan peluang pendanaan dari APBN maupun dana khusus lainnya guna mendukung penguatan fasilitas kesehatan.
“Strategi pelayanan kesehatan ke depan harus mengedepankan perubahan paradigma dan mentalitas pelayanan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, keterjangkauan, dan kualitas layanan yang lebih baik,” imbuhnya.
Forum Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan program yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi landasan kuat dalam penyusunan Renja Dinkes Bengkalis Tahun 2027.
