PEKANBARU, Riauintegritas.com – Akhirnya Riau dinyatakan berstatus siaga darurat Karhutla oleh Gubernur Riau sejak Februari 2023.
Menyikapi itu, pakar lingkungan hidup Dr. Elvriadi menilai penetapan status cukup positif namun tidak efektif.
“Langkah Gubernur itu mungkin petunjuk pusat. Tapi masih reaktif dan tidak menyentuh inti persoalan,” ucapnya kepada Riauaintegritas.com pada Ahad malam (19/2/23).
Akademisi yang kerap jadi saksi di persidangan itu mencontoh pulau Rupat. “Pulau Rupat itu 72,8 % areal gambut. Karhutla panjang 2015 terulang di tahun 2019. Sampai Panglima TNI turun ke Rupat. Tapi mana agenda pemulihan. Malah gambut terus diperkosa dengan kanal – kanal oleh korporasi,” imbuhnya.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu meminta pejabat pemerintah serius memulihkan gambut.
“Apa arti Status Siaga Darurat bila areal gambut di pulau Rupat dan daerah lain di Riau tetap dijarah kaum kapitalis. Makanya dikerahkan pada aspek pemadaman saja. Kaum kapitalis tetap leluasa membinasakan gambut. Ah, pemulihan gambut masih wacanalah,” geram putra Selatpanjang itu.
“Acch payah. Pulau Rupat yang sekangkang kera itu juga mau dikoyak gambutnya. Ajaplah Zaini dan Salihin mempertahankan wilayah kebun dan gambut. Berkorban pak Zaini dan Herman sampai dipanggil ke Hulu ke Hilir. Lelamo Temakol Selat Rupat melompat ke pangkuan cukong penguyah gambut seraya bersyair.
Apek Menjerit dikala Senja.
Rambut tipis giginya goyang.
Apa tanda sandiwara Karhutla
Gambut habis pejabat kenyang.
Kepunan Temakol Gigi Goyang laaaaaah,” pungkas peneliti gigi Temakol yang rutin gundul demi hutan Rupat.**
