BAGANSIAPIAPI, Riauintegritas.com – (22 Februari 2026) – Skandal prioritas anggaran kembali mengguncang Kabupaten Rokan Hilir. Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang “terengah-engah” akibat defisit anggaran mencapai Rp90 miliar pada APBD 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil justru mempertontonkan gaya hidup birokrasi mewah dengan mengalokasikan anggaran fantastis untuk pengadaan gadget kelas atas.
Dikonfirmasi melalui sumber pengiat anti korupsi di Bagansiapiapi api menyampaikan bahwasanya “Berdasarkan penelusuran dokumen rencana kerja, BKPSDM Rohil mengalokasikan dana sebesar Rp44,4 juta hanya untuk satu unit iPad Pro M4 11 inci. Angka ini memicu kecurigaan publik lantaran harga pasar resmi perangkat tersebut saat ini berada di kisaran Rp16 juta hingga Rp20 juta. Tidak berhenti di situ, nafsu belanja barang mewah instansi ini juga terlihat dari pengadaan Laptop Macbook senilai Rp44,4 juta serta rentetan pengadaan tablet dan komputer lainnya yang jika ditotal menembus angka ratusan juta rupiah.
“Kebutuhan Kerja atau Gengsi Jabatan?” Kebijakan ini dianggap sangat tidak sensitif terhadap krisis fiskal yang melanda Rokan Hilir. Di saat pemerintah daerah kesulitan menutupi defisit dan memastikan hak-hak dasar ASN serta honorer terbayar tepat waktu, BKPSDM justru memilih perangkat dengan spesifikasi paling mahal yang biasanya digunakan oleh editor profesional atau desainer kelas dunia—bukan untuk sekadar administrasi perkantoran.
Ketimpangan semakin terlihat tajam pada pos biaya operasional. BKPSDM memplot anggaran Perjalanan Dinas serta Makanan dan Minuman hingga menyentuh angka Rp1,5 miliar.
“Ini adalah potret buruk manajemen anggaran. Bagaimana mungkin di saat daerah sedang defisit Rp90 miliar, sebuah dinas masih bisa mengalokasikan hampir 2 miliar rupiah hanya untuk perjalanan dinas dan gadget mewah? Ini bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal gaya hidup birokrasi yang memakan uang rakyat,” tegas seorang pengamat kebijakan publik daerah.
Potensi Temuan Audit Publik kini mempertanyakan dasar penetapan standar harga (SBU) yang digunakan. Alokasi Rp44,4 juta untuk satu unit iPad mengindikasikan adanya pemborosan anggaran yang berpotensi menjadi temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Masyarakat mendesak Bupati Rokan Hilir dan DPRD untuk segera melakukan evaluasi dan pembatalan (rasionalisasi) terhadap belanja-belanja non-prioritas ini. Anggaran tersebut dinilai lebih bermanfaat jika dialihkan untuk menambal defisit atau dialokasikan pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan kesejahteraan ASN di tingkat bawah.
Untuk itu kedepan Kepala BKPSDM Rohil disarankan untuk tahun 2026 agar “Mengerem Belanja Konsumtif”. Fokuslah pada peningkatan kesejahteraan ASN di Rohil secara kolektif daripada peningkatan fasilitas kerja individu yang bersifat elit.
Sebagai penutup pengiat anti korupsi rohil meminta agar gaya Elitisme Birokrasi dihilangkan dari negeri seribu kubah, dan Kepala BKPSDM yang seharusnya menjadi “pelayan” bagi seluruh ASN di Rokan Hilir, justru mendahulukan kenyamanan fasilitas pucuk pimpinan dan operasional pejabatnya di atas misi penyelamatan fiskal daerah dan kesejahteraan pegawai secara kolektif. Tuntasnya
Terpisah dikonfirmasi kepala dinas Badan Kepegawaian Daerah Sumber daya manusia Kabupaten Rohil Hj. Yulisma, S.Sos., M.M.serta sekretaris BKPSDM Makroni juga melalui telepon seluler whatsapp nya tidak memberikan respon sama sekali padahal pesan yang dikirim oleh awak media ini contreng dua dan sudah dibaca
Namun demikian melalui pesan singkat
Awak media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memperoleh klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik (**)
