PEKANBARU, Riauintegritas.com – Riuh persoalan defisit anggaran yang menjadi perbincangan hangat di dunia maya menarik perhatian pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Pihak legislatif menilai persoalan defisit tidak hanya terjadi di Riau. Tetapi hampir merata di seluruh daerah, seperti di Provinsi Sumatera Utara, Banten bahkan sampai ke tingkat nasional juga terjadi defisit. Dimana APBN Dari Januari hingga Februari 2025 Defisit Rp31,2 Triliun. Sehingga kondisi ini berimbas pada kondisi keuangan daerah.
Terkait hal tersebut, Anggota Banggar DPRD Riau Indra Gunawan Eet menilai persoalan defisit anggaran tersebut pastinya ada faktor teknisnya. Sehingga tidak perlu dipelintir dengan hal-hal yang tidak ada korelasinya. Yang terpenting itu bagaimana mencarikan solusinya dalam upaya memaksimalkan pelayanan dan infrastruktur untuk masyarakat.
“Ya persoalan defisit ini kan sudah pernah kami bahas di banggar bersama TAPD. Ini bukan hanya terjadi di Riau, di banyak daerah juga terjadi. Tinggal bagaimana kita mencarikan solusinya. Bukan berkeluh kesah dengan mencari kambing hitam,” papar Mantan Ketua DPRD Riau itu.
Ia menilai, pembahasan dengan TAPD, salah satu faktor defisit dan tunda bayar ini adalah planning pendapatan yang banyak meleset. Tidak tercapai dan jauh dari yang diharapkan.
Hal itu tentunya menjadi persoalan krusial karena target pendapatan tidak maksimal semuanya akan terimbas.
Faktor teknis lainnya adalah persoalan DBH dan tunda salur dari Pemerintah Pusat yang belum cair ke daerah. Begitu juga soal dana PI yang belum terealisasi maksimal dan beberapa faktor teknis lainnya.
“Apalagi kalau tidak salah pembahasan dan pengesahan APBD 2025 itu di zaman kepemimpinan Pj Gubernur Rahman Hadi dan Pj Sekdaprov Taufik OH. Karena kalau tidak salah pada saat pembahasan dan pengesahan, Pak SF Hariyanto sudah mundur dari Pj Gubernur Riau. Sudahlah, mari kita bersama-sama mencarikan solusi, bukan mencari siapa yang salah untuk kondisi ini,” terang Politisi Partai Golkar ini.
Saat ditanyakan mengenai statement salah seorang pengamat yang menyoroti soal rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang menimbulkan reaksi keras dari kalangan ASN, Eet sapaan akrabnya menilai hal tersebut sejatinya tidak perlu terjadi. Menurutnya, Instiwati Ayus juga tidak berhak menyalahkan pihak-pihak tertentu terkait situasi ini. Karena tidak mengetahui secara detail proses awalnya.
“Saya fikir itu (Pemotongan TPP, red) bukan solusi terbaik. Dan saya yakin dengan pasti Pak Wagub SF Hariyanto tidak akan setuju dengan rencana pemotongan TPP pegawai itu, karena naiknya TPP itu zaman beliau memimpin menjadi Sekdaprov Riau,” sambungnya lagi.
Kemudian Eet mengimbau masyarakat tidak terlena dengan bahasa-bahasa provokotif di medsos yang diduga mempelintir ungkapan Gubernur Riau dengan maksud tertentu. Bahkan, ia menilai hak tersebut ada dugaan kemungkinan berhubungan dengan rencana musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh dengan penggiringan opini yang menyesatkan di media sosial. Kita berilah kesempatan pemimpin daerah untuk bekerja, bersinergi untuk membangun Riau lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat,” harap Eet. (rls)
