Pekanbaru, Riauintegritas .com – Di tengah berbagai persoalan serius yang melanda Kota Pekanbaru, usulan pembangunan rumah dinas untuk anggota DPRD Kota Pekanbaru menuai kecaman dari masyarakat. Langkah ini dinilai tidak tepat mengingat kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang sedang terpuruk, serta masih banyaknya persoalan seperti sampah dan banjir yang belum teratasi.
Salah satu pemuda Pekanbaru, Rahmat Handayani, turut menyampaikan kritik pedas terhadap wacana tersebut. Menurutnya, anggota DPRD seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.
“Dewan itu dipilih oleh rakyat, jadi harus mendahulukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Harusnya mereka turun ke masyarakat, bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu, begitu dan membuat program yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pekanbaru, bukan malah mengusulkan hal yang tidak prioritas,” ujar Rahmat pada Sabtu (11/01/2025) melalui keterangan persnya.
Wacana pembangunan rumah dinas ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid dari Partai PKS, kepada Plh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zarman Candra, seperti dilaporkan oleh salah satu media online. Usulan ini dianggap menambah beban di tengah kondisi Pekanbaru yang masih berkutat dengan berbagai permasalahan mendesak.
Rahmat juga mendesak Pemko Pekanbaru agar fokus menyelesaikan masalah-masalah utama seperti banjir, sampah, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.
“Pemko Pekanbaru sebaiknya mengurusi masalah sampah, banjir, dan tempat hiburan malam yang masih menjadi gejolak di masyarakat. Jangan dulu memikirkan hal-hal yang tidak penting,” tegas Rahmat.
Selain itu, Rahmat meminta DPRD bersama Pemko Pekanbaru untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti pentingnya pengelolaan yang lebih baik terhadap retribusi parkir melalui Dishub dan pajak restoran melalui Bapenda agar tidak terjadi kebocoran.
“Dewan dan Pemko Pekanbaru harus fokus pada bagaimana meningkatkan PAD, bukan malah sibuk dengan usulan yang tidak pro rakyat,” pungkas Rahmat.
Sikap kritis masyarakat ini menjadi peringatan bagi para wakil rakyat agar lebih berpihak kepada kepentingan publik dan mendahulukan kebutuhan prioritas Kota Pekanbaru.**
