“JANGAN BERLINDUNG DIBALIK DIKSI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH”
Rokan Hilir, Riauintegritas.com – Kondisi pemerintahan kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya ratusan Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Honorer melakukan aksi demonstrasi di depan kantor BPKAD menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji 13 yang belum dibayarkan.
Aksi demonstrasi ini menorehkan sejarah kelam semenjak berdirinya kabupaten Rokan hilir. Diakhir masa kepemimpinan Afrizal Sintong memberikan legacy pertama kali terjadi aksi demontrasi para ASN dan Honorer menuntut haknya yang tak kunjung dibayarkan. Selasa (17/12/2024).
Para demonstran tersebut membentangkan sejumlah spanduk yang berisikan kekecewaan kepada pemerintah daerah yang hingga kini belum membayarkan hak para ASN dan Honorer, mereka menuntut bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong untuk segera membayarkannya.
“Jangan berlindung dibalik diksi kemampuan keuangan daerah, Proyek Fisik ada uang, Bimtek ke aceh ada uang, bayar TPP tidak ada uang” salah satu ungkapan protes para peserta demo.
Selain itu para demonstran juga mengungkapkan kekecewaannya dengan menuliskan “bayar penuh hak kami jangan zolim, stop kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu”.
Mereka juga membentangkan spanduk di depan halaman kantor BPKAD dengan ungkapan satire, “APBD elit Bayar TPP Sulit”.
Aksi protes juga di tujukan para demonstran kepada Bupati Afrizal Sintong.
“Kirain hubungan kita aja yang ga jelas, ternyata TPP ku lebih ga jelas. Bayar TPP sekarang! atau dibacakan yasin 41??? Makan es tontong duduk di kursi, pak Afrizal Sintong bayarkan TPP kami” bunyi tulisan spanduk yang dibentangkan para ASN tepat di depan pintu masuk kantor BPKAD Rohil.
Dilansir dari Riau Televisi, Wakil Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman yang menyambangi para demonstran meminta agar mereka bersabar dan bekerja seperti biasa. Ia mengatakan, saat ini masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang ditargetkan turun jelang akhir tahun.
“Kita berharap DBH turun dari pusat dan provinsi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Rokan hilir,” terang H. Sulaiman.
Lantas berapa Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat untuk Pemkab Rohil??
Merujuk kepada Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah tahun Anggaran 2024 Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Rokan Hilir mendapat dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp.1.79.904.179 yang dibagi menjadi Dana bagi hasil sebesar Rp.655.608.229. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.648.281.352. dana DAK fisik sebesar Rp.77.855.209. DAK non Fisik sebesar Rp.270.949.709. dan dana Desa sebesar Rp.145.209.680.
