JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menghadirkan sorotan tajamnya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam rapat kerja (raker) bersama legislator. Kritik pedas tersebut terjadi di tengah suasana rapat yang hangat, di mana Mufti menggunakan bahasa yang menggelitik serta merujuk pada pernyataan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Dalam intervensinya, Mufti menyampaikan harapannya agar kinerja Erick Thohir kedepannya dapat lebih diperbaiki. Dalam rentang waktu yang singkat, Mufti menegaskan perlunya dilakukan tindakan-tindakan taktis yang lebih konkret. Dengan menggunakan istilah ‘omon-omon’, yang dikenal dari pernyataan Prabowo Subianto, Mufti menyatakan bahwa kinerja Erick Thohir terkesan hanya sebatas retorika tanpa tindakan yang nyata.
“Harapan kami ke depan harus diperbaiki Pak, di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis, agar mohon maaf sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon saja, no action. Kalau kata anak muda seperti itu,” tegas Mufti di ruang Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Mufti juga tak luput membahas dukungan Erick kepada Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sementara di sisi lain, Prabowo kerap mengkritik BUMN dengan menilai bahwa mereka hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah. Bahkan Prabowo juga pernah menyatakan bahwa BUMN sering mematok harga tinggi meskipun telah diberikan hak istimewa untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintahan.
“Kenapa Pak Prabowo kembali (mengkritik) BUMN, padahal di bulan ini pilpres sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas. Padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih, artinya apa, artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja,” ucap Mufti.
Mufti juga membayangkan bagaimana jika Prabowo terpilih menjadi presiden dan menilai kinerja Erick Thohir sebagai tidak baik. Dia menyoroti bahwa jika Prabowo melihat BUMN sebagai masalah, maka akan ada konsekuensi serius bagi pihak yang bertanggung jawab, termasuk Erick Thohir.
“Misalnya siapa tau Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, kemudian beliau melihat BUMN tidak baik, bahwa BUMN hanya menjadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya menjadi lintah darat, bangsa kita. Kemudian beliau membubarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat dalam sejarah sebagai terburuk di dalam sejarah itu,” ujar Mufti dengan nada serius.
Pernyataan Mufti Anam menyoroti dinamika politik dan evaluasi kinerja di lingkungan BUMN yang tengah ramai diperbincangkan. Kritiknya yang tajam terhadap Erick Thohir mengisyaratkan bahwa ada tekanan yang muncul dari internal DPR terkait kinerja pemerintah dalam mengelola BUMN, serta antusiasme yang tinggi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. (Rls).
