Jakarta , Riauintegritas.com – Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada 2032 di Bangka Belitung dengan kapasitas 250 MW, disusul proyek kedua di Kalimantan Barat pada 2033 dengan kapasitas serupa. Total awal yang disiapkan mencapai 500 MWe, dengan proyeksi pengembangan hingga 7 GWe pada 2040.
Di tengah dinamika tersebut, *Eddy Soeparno*, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, menegaskan bahwa energi nuklir memiliki nilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan dekarbonisasi.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Kick-off Forum *Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-Carbon Future* yang digelar oleh *Perusahaan Listrik Negara* bekerja sama dengan *Tony Blair Institute for Global Change* dan Ecanid, Rabu (11/2).
“Seluruh kebijakan energi nasional harus memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun impor, sambil tetap berkomitmen pada dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat,” tegas Eddy.
*Paradoks Energi Negeri Kaya Sumber Daya*
Eddy menyoroti paradoks yang selama ini membayangi sektor energi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara hingga potensi energi baru dan terbarukan.
Namun di sisi lain, ketergantungan pada komoditas tertentu serta volatilitas pasar global masih menjadi ancaman terhadap stabilitas pasokan dan harga energi.
Karena itu, transisi energi tidak bisa semata berbasis idealisme hijau. Ia harus realistis, mempertimbangkan lima aspek krusial: ketersediaan, keterjangkauan, kesiapan teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan keandalan sistem.
Dalam kerangka itulah, nuklir dipandang sebagai opsi strategis. Berbeda dengan energi fosil yang sarat emisi karbon, pembangkit nuklir menghasilkan listrik dalam skala besar dengan emisi sangat rendah.
Di saat kebutuhan listrik nasional tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan energi primer, sumber daya baseload yang stabil menjadi kebutuhan mendesak.
*Catatan Kritis: Regulasi, Limbah, dan Geopolitik*
Meski demikian, Eddy tidak menutup mata terhadap kompleksitas pembangunan PLTN. Ia mengingatkan bahwa proyek nuklir bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan proyek teknologi tinggi dengan konsekuensi jangka panjang.
Aspek pengelolaan limbah radioaktif, kebutuhan pembiayaan besar, kesiapan teknologi nasional, hingga standar keselamatan internasional menjadi prasyarat mutlak.
Regulasi harus ketat dan transparan, pengawasan harus independen, serta komunikasi publik harus terbuka untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Ia juga menyinggung faktor geopolitik sebagai variabel penting. Dinamika perdagangan global dan relasi dengan negara-negara pemasok teknologi, termasuk Amerika Serikat, bisa memengaruhi pilihan mitra strategis dalam pembangunan PLTN.
“Indonesia harus cermat agar setiap kerja sama tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” ujarnya.
*Reaktor Modular dan Opsi Teknologi Baru*
Perkembangan teknologi reaktor generasi baru turut menjadi pertimbangan. Sejumlah negara kini mengadopsi reaktor dengan sistem keselamatan pasif dan pendekatan modular yang memungkinkan komponen diproduksi secara standar sebelum dirakit di lokasi.
Skema ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas.
Di Indonesia, *PT Thorcon Power Indonesia* menjadi salah satu pihak swasta yang mengusulkan reaktor modular berbasis teknologi *molten salt reactor* (MSR). Reaktor Thorcon diklaim mampu menghasilkan daya 2 x 250 MW dan beroperasi pada temperatur tinggi dengan tekanan rendah, yang disebut-sebut lebih aman dibandingkan PLTN konvensional.
Namun, adopsi teknologi baru tentu memerlukan uji kelayakan, regulasi adaptif, serta kesiapan sumber daya manusia nasional.
*Diskursus yang Tak Bisa Ditunda*
Dengan target awal 500 MWe dan proyeksi 7 GWe pada 2040, energi nuklir kini semakin masuk dalam dokumen perencanaan strategis nasional.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas listrik, melainkan sumber apa yang paling rasional, berkelanjutan, dan berdaulat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Eddy menegaskan, diskursus publik dan perencanaan matang harus dimulai sejak sekarang.
“Dengan regulasi ketat, perencanaan komprehensif, dan pilihan teknologi yang tepat, ketahanan energi dan komitmen iklim Indonesia bisa berjalan beriringan,” tutupnya.
Di tengah tekanan perubahan iklim dan tuntutan pertumbuhan ekonomi, nuklir kini bukan sekadar opsi alternatif.
Ia telah masuk radar sebagai instrumen strategis—yang jika dikelola cermat, bisa menjadi fondasi baru ketahanan energi nasional. (*)
