Pekanbaru, Riauintegritas.com – Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2023 disampaikan Penjabat (PJ) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, S.STP, M.AP, diwakili Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Indra Pomi Nasution, ST, M.Si ke DPRD Pekanbaru.
Penyampaian laporan LKPJ itu, tetap disampaikan oleh Sekretaris daerah (Setda) Kota Pekanbaru Indra Pomi, meski sebelumnya ada interupsi dari anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung.
Paripurna itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.
Turut hadir pada paripurna itu, perwakilan Forkopimda, sejumlah anggota DPRD, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Menurut Muhammad Sabarudi, sedikitnya ada 27 anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir dan memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya paripurna.
“Dari 45 anggota dewan yang hadir itu ada 27 anggota. Paripurna memang sempat diskor tapi bisa kembali dilanjut, mengingat untuk LKPJ ini masih ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui,” ungkap Sabarudi usai paripurna.
Ia menyebutkan setelah paripurna penyampaian laporan LKPj 2023, tahapan selanjutnya yakni Paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2023, Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap LKPj 2023 dan yang terakhir pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan LKPj 2023.
“Harapan kita tentu tingkat kehadiran rekan-rekan kita di DPRD jauh lebih ramai dari paripurna hari ini. Memang tadi karena diskor makanya mungkin sudah banyak yang pulang. Tapi tetap ditambah anggota dewan yang lainnya yang mengikuti paripurna sesi kedua ini atau setelah diskor,” imbuh Sabarudi.
Sebagaimana diinformasikan rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin (4/3/2024) siang, sempat diwarnai interupsi dari anggota DPRD kota Pekanbaru yang hadir.
Interupsi dimulai saat Sekretaris daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi baru membuka laporan LKPj tahun 2023. Dimana anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga, meminta agar rapat paripurna ditunda sementara waktu sampai Pj Walikota Muflihun selaku penggunaan anggaran untuk datang secara langsung.
“Interupsi pimpinan, karena hari ini paripurna LKPj dan kepada daerah tidak hadir, kami minta paripurna diskor dan tunggu sampai Pj Waliko datang,” ungkap Dapot saat memberikan interupsi.
Mendengar adanya interupsi dari Dapot Sinaga, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi mencoba memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Pj Walikota Pekanbaru. Dimana menurut Indra Pomi, saat ini Pj Walikota sedang menggelar rapat dengan Mendagri membahas terkait Inflasi.
“Hari ini pak Pj sedang menggelar zoom Meeting dengan Mendagri membahas soal inflasi menjelang bulan suci Ramadan,” ungkap Indra Pomi.
Alasan ketidakhadiran Pj Wako ini tidak bisa diterima oleh kalangan legislatif, mengingat kehadiran kepala daerah dalam laporan LKPj ini sudah diatur di dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan peraturan presiden tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Tolong dibaca lagi PP nya, siapa yang diharuskan hadir untuk menyampaikan laporan LKPj ini. Kalau tidak bisa sekarang kita tunggu Pj Waliko datang nanti,” ujar Anggota DPRD Pekanbaru Krismat Hutagalung saat itu.
Hal yang sama juga disampaikan Dapot Sinaga, ia meminta agar dalam rapat tersebut dapat di hadiri Pj Walikota Muflihun.
“Paripurna LKPj ini kepala daerah wajib hadir dan melaporkan secara langsung kepada kami dan masyarakat luas. Anggaran 2023 inikan dia yang pakai melalui OPD jangan tiba-tiba sekda yang disuruh melaporkan sementara penggunaan anggaran dia yang ngatur,” ungkap Dapot.
Meski demikian rapat tersebut tetap dilanjukan, meski tanpa dihadiri PJ Walikota Pekanbaru, yang diwakili Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution. Namun pada intinya Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023.
Indra Pomi Nasution mengatakan, dalam laporan itu, berisi tentang evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2023.
“Pertama evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan pemko pekanbaru selama 2023. Yang kedua, kami menyampaikan kegiatan-kegiatan proritas yang dilaksanakan Pemko Pekanbaru,” ujar Indra, usai Rapat Paripurna pada Senin (4/3/2024) di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.
Selanjutnya kata Indra, pihaknya juga melaporkan berkaitan dengan kebijakan, saran-saran dari anggota DPRD tahun lalu dan APBD tahun 2023.
Ia berharap, dengan laporan ini ada panitia khusus yang nantinya akan membahas bersama berkaitan dengan realisasi pembangunan, baik dari sisi penerimaan maupun belanja yang sudah kita capai di tahun 2023.
Indra Pomi juga menyebut, realisasi pendapatan daerah Kota Pekanbaru mencapai 94,5 persen. Dirinya berharap, ada masukan-masukan dan saran dari anggota DPRD Pekanbaru.
Dalam penyampaian LKPJ Pemko Pekanbaru Tahun 2023 itu diterima oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi. Selanjutnya LKPJ tersebut akan ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
“Kami dari DPRD akan segera menindaklanjuti LKPJ ini. Dan tentunya akan ada masukan-masukan maupun saran dari anggota dewan lainnya,” ujar Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi. (Ad/Red)
