BAGANSIAPIAPI, Riauintegritas.com – (23 Februari 2026) – Di saat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sedang “terengah-engah” menghadapi defisit anggaran fantastis sebesar Rp90 Miliar, aroma busuk pengelolaan APBD-P 2025 justru tercium tajam di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil.
Bukannya melakukan ikat pinggang sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, BKPSDM Rohil justru mempertontonkan “syahwat belanja” yang melukai hati ribuan tenaga honorer dan ASN kecil di Negeri Seribu Kubah.
Gaya Hidup ‘Sultan’ di Tengah Krisis
Penelusuran dokumen anggaran mengungkap daftar belanja “ajaib” yang dipaksakan masuk dalam perencanaan:
1. Skandal Gadget Mewah: Alokasi iPad Pro M4 senilai Rp44,4 juta dan Macbook Rp44,4 juta. Publik meradang karena harga ini diduga di-mark-up hingga 100% dari harga pasar yang hanya Rp20 jutaan.
2. Sekat Ruangan Fantastis: Pembuatan Lemari Partisi Ruangan Pimpinan senilai Rp78 juta. Angka ini dinilai tidak masuk akal hanya untuk furnitur kantor di tengah daerah yang sedang bangkrut.
3. Kendaraan Dinas Baru: Di saat mobilitas rakyat sulit, BKPSDM tetap menyelipkan anggaran Kendaraan Operasional Rp39 juta.
Modus Operandi ‘Bagi-Bagi’ Uang Rakyat
Tidak hanya fisik, BKPSDM diduga menjadikan perjalanan dinas dan konsumsi sebagai ajang “bagi-bagi” honorarium terselubung. Total anggaran operasional perjalanan dinas dan makan minum di instansi ini disinyalir menembus Rp1,5 Miliar.
Ironisnya, kegiatan administratif seperti penata usahaan arsip yang bisa dilakukan secara digital justru “disedot” untuk biaya perjalanan dinas hingga 81% dari total pagu. Ini bukan lagi efisiensi, ini adalah pembangkangan nyata terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memotong biaya perjalanan dinas minimal 50%.
Aktivis: “Ini Puncak Gunung Es Korupsi!” Penggiat anti-korupsi Rokan Hilir mengecam keras kebijakan ini. “Kepala BKPSDM Rohil seolah tutup mata dengan penderitaan fiskal daerah. Bagaimana mungkin lemari seharga 78 juta lebih penting daripada menambal defisit 90 miliar? Ini adalah Elitisme Birokrasi yang menjijikkan,” tegasnya.
Terpisah dikonfirmasi kepala dinas Badan Kepegawaian Daerah Sumber daya manusia Kabupaten Rohil Hj. Yulisma, S.Sos., M.M.serta sekretaris BKPSDM Makroni saat dijumpai diruangan sekretaris bersama kadis BKPSDM Hj. Yulisma S. Sos MM mengatakan itu semua sudah sesuai dengan aturan yang ada seluruh proses penganggaran kegiatan evaluasi dan asesmen telah disusun secara terencana, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tercantum secara sah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan.imbuhnya .
Semntara itu saat mintai tanggapannya Dewan Pengurus Daerah Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPD FABEM) Kabupaten Rokan Hilir mendesak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta DPRD Rokan Hilir untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rasionalitas pengadaan barang di BKPSDM.
“Kami minta APIP dan DPRD Rokan Hilir lakukan Evaluasi terhadap Rasionalisasi Pengadaan barang di BKPSDM,” Kata Riki Kepada media ini.
Selain aspek harga, transparansi spesifikasi kebutuhan dan urgensi penggunaan perangkat tersebut juga dinilai perlu dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya pemborosan anggaran.tuntasnya (**)
