BATHIN SOLAPAN, Riauintegritas.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis serius mengupayakan percepatan penurunan prevalensi stunting sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis.
Keseriusan tersebut dibuktikan pada salah satu dari delapan program unggulan Bupati Kasmarni dan Wabup Bagus santoso yakni bantuan keuangan khusus 1 Milyar 1 Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
Hal itu disampaikan Bupati Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso kala berdialog bersama Kepala BKKBN RI dalam acara Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Riau Tahun 2024 yang dipusatkan di Kabupaten Kampar melalui Virtual.
“Saat ini Kepala Desa sudah bisa menggunakan anggaran tersebut untuk memberikan makanan tambahan (PMT), kami juga menjadikan seluruh Kepala Desa serta Lurah sebagai Bapak asuh anak stunting diwilayah kerjanya masing-masing. Setelah itu Kepala Sesa dan Lurah bekerjasama dengan Puskesmas, telah menetapkan menu yang harus diberikan kepada sasaran setiap harinya sebanyak 2 kali, yakni siang dan malam, yang di antar langsung oleh petugas ke rumah sasaran selama 3 bulan. dan setelah 3 bulan nantinya, akan dilakukan evaluasi terhadap status gizi pada sasaran tersebut. alhamdulillah, sampai saat ini, sebanyak 1.039 anak stunting telah diberikan pmt, melalui program bapak asuh anak stunting oleh seluruh Kepala Desa dan Lurah melalui bantuan keuangan khusus BERMASA tersebut,” ungkap Kasmarni.
Bupati Perempuan Pertama di Provinsi Riau ini juga menjelaskan jika Pemkab Bengkalis telah menetapkan sebanyak 12 Desa Lokasi Fokus (Lokus).
“Hari ini ada 12 Desa yang menjadi Lokus penanganan stunting, yang mana 6 (enam) Desa diantaranya berada di Kecamatan Bathin Solapan untuk AKS Tahun 2024 ini. Adapun jumlah sasaran yang akan dilakukan audit kasus stunting pada hari ini, terdiri dari Catin sebanyak 3 orang, ibu hamil sebanyak 17 orang, ibu pasca salin sebanyak 10 orang, Baduta 30 orang dan pelaksanaan pelayanan KB (pemasangan alat kontrasepsi) kepada 40 orang”, jelas Bukkas.
Terkait hal tersebut Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo sangat mengapresiasi langkah sigap yang diambil oleh Bupati Kasmarni.
“Menekan angka prevalesi stanting ini bukan hal yang mudah, butuh kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan untuk saling bahu-membahu, bersinergi untuk hasil yg maksimal. Kabupaten Bengkalis dibawah Kepemimpinan Bupati Kasmarni, di tahun 2023 tingkat capaian prevalensi stunting sebesar 8,4 Persen dimana artinya Pemkab Bengkalis telah mampu menekan 13,5 persen dari 21,9 persen di tahun 2021.” Ungkap Hasto.
Hasto juga menambahkan tahun ini diharapkan Pemkab Bengkalis mampu kembali menekan angka prevalensi stunting dengan capaian yang lebih baik lagi.
Wabup Bagus Santoso mengungkapkan Pemkab Bengkalis juga memiliki komitmen yang tinggi agar anak-anak kita yang stunting dapat diintervensi sehingga berubah status gizinya menjadi normal.
“Telah kita berdayakan semua sumberdaya yang ada, baik melalui PMT maupun program kegiatan intervensi lainnya. dan yang tak kalah pentingnya, upaya-upaya pencegahan stunting dari hulu, harus terlaksana secara baik, masiv dan sistematis, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, terutama 1000 hari kehidupan pertama yang benar-benar harus dipastikan mendapatkan perhatian,”Ujar Bagus.
Selanjutnya Wabup Bagus juga menambahkan jika hasil rekomendasi dan hasil Audit Kasus Stunting ini, tentunya memiliki makna serta nilai yang sangat strategis.
“Dari hasil evaluasi nantinya akan kita ketahui bersama faktor-faktor determinan apa saja yang memicu terjadinya stunting, sehingga ini akan menjadi acuan dasar penyusunan kebijakan Daerah untuk kedepannya agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” ucap Bagus Santoso.
Gebyar AKS tahun 2024 ini dipusatkan di Kabupaten Kampar diikuti seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara Virtual.(Inf/Fer)
