Pekanbaru, Riauintegritas.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan operator migas di Riau, yakni Energi Mega Persada (EMP). Desakan ini muncul menyusul dugaan lemahnya kontribusi sektor migas terhadap kesejahteraan daerah penghasil.
Koordinator Pusat BEM Se-Riau, Ahmad Deni, mengatakan bahwa sektor migas selama ini menjadi tumpuan ekonomi Provinsi Riau, namun hasilnya belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, sejak pengalihan pengelolaan dari Pertamina Hulu Energi (PHE) ke EMP, belum terlihat adanya peningkatan nyata terhadap pendapatan daerah maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di wilayah operasi.
“Kami menilai ada ketimpangan yang serius antara besarnya produksi migas dengan kecilnya manfaat yang diterima daerah. Dulu, PHE disebut hanya memberikan sekitar Rp5 miliar selama sembilan tahun beroperasi. Sekarang EMP melanjutkan pengelolaan, tapi kondisinya justru seperti mulai dari nol,” ujar Deni kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis (2/10/2025).
Deni menegaskan, masyarakat Riau berhak mengetahui ke mana sebenarnya aliran keuntungan dari pengelolaan migas di daerah. Untuk itu, pihaknya meminta KPK dan BPK turun langsung memeriksa aliran dana, mekanisme bagi hasil, serta transparansi pengelolaan sumber daya alam tersebut.
“Kami ingin audit yang terang benderang. Kalau tidak ada yang disembunyikan, tentu tidak perlu takut. Tapi kalau ada permainan angka, rakyat Riau harus tahu siapa yang bermain di balik minyak bumi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, BEM Se-Riau juga meminta SKK Migas untuk menjelaskan secara terbuka terkait mekanisme Participating Interest (PI) 10% yang menjadi hak pemerintah daerah. Menurut Deni, ketidakjelasan pelaksanaan PI tersebut berpotensi merugikan daerah penghasil.
“Jangan lagi daerah cuma jadi penonton. Kalau Riau punya migas, anak-anak daerah seharusnya merasakan hasilnya, bukan hanya melihat perusahaan besar menikmati hasil bumi kami,” tambahnya.
Selain itu, BEM Se-Riau menyatakan akan menggalang konsolidasi bersama mahasiswa lintas kampus dan organisasi pemuda untuk mendorong transparansi sektor migas di Riau. Mereka menilai, tanpa tekanan publik, sektor tersebut akan terus menjadi “ladang gelap” yang menguntungkan pihak tertentu.
“Kalau KPK dan BPK diam, kami akan turun ke lapangan. Kami tidak segan melakukan aksi besar-besaran di Pekanbaru maupun Jakarta. Riau ini kaya, tapi jangan terus dimiskinkan oleh tangan-tangan licik,” tutup Deni.
