BAGANSIAPIAPI, Riauintegritas.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah ancaman defisit dan tunda bayar kembali dipertanyakan. Sorotan tajam tertuju pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil yang dinilai mempertontonkan gaya anggaran yang tidak peka terhadap krisis likuiditas daerah. (Senin 02/03/26)
Dikonfirmasi melalui sunber pengiat anti korupsi Rokan Hilir Andi putra menyampaikan, Berdasarkan dokumen APBD Murni 2026, ditemukan dua poin anggaran “fantastis” yang memicu polemik di tengah masyarakat:
1. Kamera Premium di Tengah Hutang Daerah BKPSDM mengalokasikan dana sebesar Rp37,7 juta untuk pengadaan kamera full-frame Sony Alpha 7 III beserta perlengkapan studio. Pengadaan alat dokumentasi kelas profesional ini dinilai sebagai “belanja kosmetik” yang tidak mendesak, mengingat Pemkab Rohil masih berjuang melunasi hutang tunda bayar kepada pihak ketiga yang jumlahnya membengkak.
2. Anggaran Tanda Jasa: 87% Habis untuk Perjalanan Dinas
Tak hanya belanja alat, efektivitas kegiatan operasional juga dipertanyakan. Dalam kegiatan “Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai”, dari total anggaran Rp61 juta, sebanyak Rp53 juta atau sekitar 87 persen justru ludes hanya untuk Perjalanan Dinas. Ironisnya, esensi dari kegiatan tersebut—yakni pemberian penghargaan itu sendiri—hanya mendapat porsi sisa yang sangat minim.
Ironi di Negeri Seribu Kubah
Analisis terhadap postur anggaran ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas yang nyata. Di saat daerah berharap pada tetesan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyambung napas keuangan, instansi terkait justru menganggarkan barang mewah dan biaya mobilisasi yang sangat tinggi.
“Ini adalah potret buruk tata kelola anggaran.
Bagaimana mungkin untuk mengurus piagam penghargaan saja harus menghabiskan puluhan juta untuk jalan-jalan? Ditambah lagi pembelian kamera mahal. Ini bukan lagi soal fungsi, tapi soal selera mewah di tengah kondisi daerah yang sedang ‘sakit’ finansial,” tegas Pengiat Anti Korupsi Rokan Hilir Andi Putra.
Edukasi dan Tuntutan Publik
Masyarakat Rokan Hilir perlu menyadari bahwa akumulasi dari belanja-belanja “kecil namun boros” seperti inilah yang memperparah defisit daerah. Jika dana total sekitar Rp90,7 juta (kamera + perjalanan dinas tanda jasa) tersebut dialihkan, manfaatnya akan jauh lebih dirasakan untuk pelayanan publik dasar yang selama ini terabaikan dengan alasan “tidak ada anggaran”.
Publik kini mendesak pihak legislatif (DPRD) untuk melakukan evaluasi total terhadap RKA BKPSDM Rohil 2026 sebelum disahkan, agar APBD tidak hanya habis untuk membiayai fasilitas dan mobilitas pejabat, sementara hak rakyat dan pihak ketiga terabaikan
Sementra itu dikonfirmasi kepala dinas BKPSDM Hj. Yulisma S. Sos MM sudah memblokir nomor awak ini serta ,konfirmasi diteruskan kepada sekretaris BKPSDM Rohil Markoni namun tidak menjawab pesan yang dikirim oleh awak media ini. Dan pesan yang dikirim terkirim contreng II tapi tidak dibalas ,Namun demikian Awak media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna memperoleh klarifikasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik. (**)
