Ket Poto: Sekwan Kota Pekanbaru Hambali Nanda bersama Kabag Persidangan Maisisco saat berada di rapat paripurna.
Pekanbaru, Riauintergritas.com – Rapat paripurna digelar DPRD kota Pekanbaru terkait pandangan umum dari Fraksi-fraksi DPRD kita Pekanbaru mencakup Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2024 di Gedung Balai Payung Sekaki, Senin (16/10/2023).
Sebanyak tujuh Fraksi DPRD kota Pekanbaru menyampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna tersebut.
Melalui juru bicara masing-masing Fraksi, mereka menyampaikan aspirasinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2024.
Ket. Poto: Jubir Fraksi PAN Indra Sukma saat menyerahkan draft pandangan umum Fraksi PAN.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru M Sabarudi didampingi Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama dan Nofrizal.
Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangannya yakni Fraksi PAN dengan Jubir Indra Sukma menyampaikan bahwa 2024 nantinya menjadi tahun politik karena ada rangkaian pemilu yang serentak, maka dari itu APBD 2024 dituntut lebih akomodatif guna menjamin terciptanya situasi keuangan daerah yang kondusif sehingga pemilu dan agenda pembangunan dapat beriringan dengan lancar dan sukses.
Ket. Poto: Jajaran Pemko yang hadir saat Paripurna.
“Pemko harus mempersiapkan langkah-langkah untuk menjamin kondusifitas keamanan dan stabilitas harga pokok,” jelas Indra.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Ket. Poto: Anggota Dewan yang hadir saat rapat paripurna.
Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, maka dalam APBD tergambar kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Berdasarkan pengertian tersebut secara prinsip, APBD merupakan cerminan atau gambaran kegiatan Pemerintah dalam suatu periode yang meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (G/Red)
