Jakarta, Satuju.com – Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi yang diselenggarakan oleh KPK RI pada Senin, 19 Mei 2025, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni dalam rangka memperkuat kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah.
Rakor hari ini juga dihadiri oleh Gubernur Riau serta 6 Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang ada di Provinsi Riau.
Adapun Kepala Daerah yang ikut dalam kegiatan pada hari ini diantaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, serta sejumlah Bupati, seperti Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Rokan Hulu Anton, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Bupati Pelalawan Zukri, dan Bupati Siak Alfedri, lengkap bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD masing-masing Daerah.
Sementara untuk Bupati/Walikota yang lainnya, akan mengikuti kegiatan ini, pada keesokan harinya.
Bupati Bengkalis Kasmarni didampingi Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, serta Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah dan H. Misno, dalam kesempatan itu menegaskan keseriusan Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK bersama Kasatgas Pencegahan dan Kasatgas Penindakan menyampaikan pentingnya komitmen Kepala Daerah dalam mendorong implementasi strategi pencegahan korupsi secara konkret di wilayah masing-masing. Salah satu instrumen penting yang menjadi fokus adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), yang terdiri dari sejumlah indikator serta area intervensi strategis yang telah ditetapkan oleh KPK.
MCP menjadi alat ukur dan media kendali dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah secara berkala. KPK juga menegaskan akan terus menggelar forum-forum lanjutan sebagai bagian dari proses pengawasan dan pembinaan, agar seluruh Pemerintah Daerah tetap berada dalam jalur tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Bupati Bengkalis Kasmarni dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi terhadap KPK dan sangat mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini sangat penting karena memberi ruang diskusi yang produktif antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan ini. Forum seperti ini bukan hanya menjadi ajang koordinasi, tapi juga wadah refleksi dan pembinaan agar seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini penting, agar upaya pembangunan yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada kemajuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kasmarni.
Lebih lanjut, Kasmarni menyampaikan harapannya agar KPK terus memberikan arahan serta pembinaan kepada Pemerintah Daerah, demi terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesepakatan dan penguatan niat dalam menjalankan Pemerintahan yang berintegritas.
Penandatanganan ini menjadi simbol nyata bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif yang harus dipegang oleh semua pihak baik Eksekutif maupun Legislatif di Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah semakin kokoh, dan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan ini antara lain Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah, dan H. Misno, Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(Inf/red/KominfoBkls)
