Koperatif membantah tudingan terhadap direksi PT Agrinas Palma Nusantara dan menilai pembenahan tata kelola kebun sawit harus berbasis data.
PEKANBARU, Riauintegritas.com – Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian dan Perkebunan Produktif (Koperatif) membantah tudingan terhadap jajaran direksi PT Agrinas Palma Nusantara, khususnya Direktur Operasional Tuhu Bangun dan Direktur Kepatuhan Novil. Mereka menilai tudingan tersebut belum menggambarkan fakta secara utuh dan berpotensi mengganggu proses pembenahan tata kelola aset perkebunan negara.
Bantahan itu disampaikan Koordinator Lapangan Koperatif Ricky Sanjaya saat memimpin aksi demonstrasi damai yang diikuti sekitar 50 orang di gerbang kantor PT Agrinas Palma Nusantara, Selasa (15/9/2026).
Aksi tersebut muncul setelah Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) sebelumnya mendesak Kejaksaan mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang kembali dikuasai negara.
Dalam aksi di gerbang Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (11/9/2026), JANGAN OLIGARKI menyoroti dugaan praktik yang dinilai berpotensi mengembalikan pengelolaan aset negara kepada perusahaan atau pihak yang sebelumnya berkaitan dengan lahan yang telah disita melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Koperatif menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk dari sisi kelayakan pihak yang ditugaskan mengelola kebun.
Menurut Ricky, penilaian terhadap pengelolaan perkebunan semestinya mempertimbangkan kemampuan vendor, kelayakan teknis, serta komitmen mereka dalam meningkatkan produktivitas kebun sawit.
“Kami dari Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian dan Perkebunan Produktif atau Koperatif menyesalkan adanya pihak-pihak yang terus mempersoalkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di kawasan penggunaan hutan yang dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara,” tukasnya.
Ricky juga membantah narasi negatif yang diarahkan kepada Tuhu Bangun dan Novil. Menurut dia, jajaran direksi saat ini justru sedang mencari solusi agar kebun yang dikelola perusahaan dapat segera beroperasi secara optimal.
“Apa yang dilakukan Direktur Operasional Tuhu Bangun bersama jajaran saat ini adalah mencari solusi agar pengelolaan kebun dapat segera berjalan. Tanaman sawit tidak bisa dibiarkan, harus dipupuk, dirawat dan dijaga produktivitasnya,” kata Ricky.
Koperatif menilai PT Agrinas Palma Nusantara sebagai BUMN masih berada dalam proses membangun tata kelola pengelolaan perkebunan. Karena itu, mereka meminta proses tersebut tidak terganggu oleh tudingan yang belum disertai fakta secara menyeluruh.
Massa juga menyoroti penerbitan Surat Keputusan (SK) Penugasan Sementara. Dalam pernyataan sikapnya, Koperatif menyebut penerbitan SK tersebut merupakan business judgement yang didahului analisis terukur dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan kebun di area penggunaan kawasan hutan.
Mereka meminta setiap persoalan terkait pengelolaan aset perkebunan diselesaikan berdasarkan data dan aturan yang berlaku, bukan melalui tudingan maupun tekanan.
Koperatif juga mengingatkan pihak yang merasa memiliki kepentingan bisnis agar tidak membangun sentimen negatif terhadap jajaran direksi tanpa menawarkan solusi terhadap persoalan pengelolaan kebun.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk. Salah satunya berisi apresiasi kepada jajaran direksi dan seluruh karyawan PT Agrinas Palma Nusantara.
Spanduk lainnya menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi atau kelompok dan harus menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas.
Aspirasi massa kemudian diterima Budi Hartono, Kabag Umum PT Agrinas Palma Nusantara.
Di hadapan pengunjuk rasa, Budi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Koperatif kepada perusahaan.
“Dukungan ini menjadi semangat dan menambah moril kami dalam melaksanakan tugas kami di PT Agrinas Palma Nusantara. Semoga kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan Bapak Presiden RI,” kata Budi.
Aksi damai Koperatif berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Kegiatan berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif.
