Dumai, Riauintergeirtas.com – Masa persidangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI 4 tahun 2023-2024, di Provinsi Riau yang bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (26/03/2024) diikuti Wali Kota Dumai dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si .
Pertemuan dilakukan bertujuan dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.
Dikatakan Pj Gubri SF Hariyanto, bahwa Provinsi Riau sangat banyak mengalami perkembangan. Akan tetapi realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa (TKD) untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPRD RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.
“Dari data pemerintah provinsi Riau, tren realisasi alokasi dana transfer daerah serta dana desa (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kami berharap pemerintah pusat dan DPRD RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti provinsi Riau,” ucapnya.
Beliau juga menjelaskan alokasi tersebut tentunya dapat mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di bumi lancang kuning. Sehingga, penting adanya sinergitas yang kuat dengan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Tujuan dari Penyaluran dana DAK Fisik khususnya bidang jalan adalah mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan konektivitas antarwilayah, realisasi dana DAK Fisik bidang jalan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat membantu daerah, dalam mempercepat peningkatan kemantapan jalan,” sebutnya.
Di terangkan, pada tahun 2023 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi di Riau mencatatkan nilai yang cukup menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah tahun lalu, tercatat mencapai 35.78 triliun atau 104.83 persen dari target.
Untuk realisasi belanja daerah juga tercatat tumbuh sebesar 15.95 persen tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan, meningkat dari 31.45 triliun menjadi 36.47 triliun atau mencapai 96.68 triliun dari pagu pertumbuhan yang disebabkan oleh kenaikan belanja modal.**(Adv/red)
