KAMPAR- Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Riau (F-PMPHR) hari ini berangkat ke Jakarta. F-PMPHR Riau membawa misi akan mendatangi KPK dengan tujuan akan melakukan unjuk rasa mempertanyakan.
Dan mendesak Ketua KPK memeriksa mantan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan Kadis PUPR Afdhal, terkait Kasus Korupsi pembangunan jalan Teluk Jering di Kabupaten Kampar.
Hal itu disampaikan Ketua F-PMPHR Riau Angki Mei Putra, SH kepada Wartawan bahwa Senin depan ini F-PMPHR akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK terkait kasus pembangunan jalan Teluk Jering. Jakarta, Kamis (24-08-2023).
“F-PMPHR akan kawal kasus korupsi pembangunan jalan Teluk Jering yang merugikan negara sebesar 7,6 Miliar berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Riau ini sampai terang benderang,” kata Angki.
Lanjut Angki, hingga saat ini putusan pengadilan telah menetapkan 4 tersangka sudah divonis. Namun aneh seharusnya yang bertanggung jawab adalah Bupati dan Kadis pada saat itu bebas dan tidak terlibat sama sekali.
“Ke 4 tersangka bawahan dan kontraktor nya saja. Sementara kepala Dinas nya bebas hingga sekarang,” ujar Angki.
Angki berharap persoalan korupsi terhadap proyek pembangunan jalan Teluk Jering bisa di selesaikan secara profesional di lembaga pemberantasan korupsi ini.
“Kita sangat yakin dengan ditemukannya kerugian negara terhadap proyek pembangunan jalan Teluk Jering tersebut tidak hanya menangkap kontraktor dan bawahan seperti PPK nya saja,” sebut Angki.
Untuk diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan empat terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar bersalah. Terdakwa divonis 3 tahun dan 3,5 tahun penjara.
Keempat terdakwa adalah Imam Gojali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, dan Irwan selaku Konsultan Pengawas. Muhammad Irfan dari PT Bakti Aditama selaku rekanan, dan Edi Yusman, pihak swasta yang mengerjakan proyek.
Majelis hakim yang diketuai Mahyudin SH MH mengatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 entang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
“Menyatakan terdakwa Imam Gojali terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan,” ujar Mahyudin, Selasa (31/8/2021).
Hukuman 3 tahun penjara dan denda masing-masing Rp50 juta juga dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Muhammad Irfan dan Irwan. Majelis hakim tidak membebani ketiga terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara atas penyimpangan proyek yang dilakukan.
Sementara untuk terdakwa Edy Yusman, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3,5 tahun. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan badan,” kata Mahyudin.
Berbeda dengan tiga terdakwa lain, Edy Yusman diberi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara Rp526.783.007, Rupiah, Dengan ketentuan, hukuman itu dapat digunakan kurungan badan selama 1 tahun.
Hukuman hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Hendri Junaidi SH MH.
JPU menyatakan, keempat terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Sebelumnya, JPU menuntut keempat terdakwa dengan pidana penjara selama 8,5 tahun. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Tidak hanya itu, khusus terdakwa Edi Yusman dan Muhammad Irfan dihukum membayar uang pengganti (kerugian negara). Edi dihukum membayar sebesar Rp.1.186.292.739, Rupiah, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan.
Sementara Irfan dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp112 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 3 bulan.
Dalam dakwaan JPU disebutkan pada 2019, Dinas PUPR Kabupaten Kampar menganggarkan kegiatan peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering, sebesar Rp10.019.121.000, Rupiah.
Proyek itu dikerjakan oleh PT. Bakti Aditama, setelah menyingkirkan 53 perusahaan yang mengikuti lelang kegiatan tersebut. Adapun nilai penawarannya adalah Rp9.805.279.486,20, Rupiah.
Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender sejak 9 Mei 2019 sampai 4 November 2019. Masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Urutan untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering sebagai berikut, rekayasa lapangan dan pengukuran. Kemudian galian untuk selokan drainase dan saluran air, dan penyiapan badan jalan.
Kemudian pekerjaan galian biasa, pekerjaan box culvert, penimbunan untuk lokasi yang membutuhkan, pekerjaan base B, pekerjaan base A, pekerjaan bahu jalan, pekerjaan prime coat – lapisan resap pengikat – aspal cair, serta pekerjaan AC-WC.
Namun proyek jalan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Untuk menambah kekurangan tidak bisa lagi dilakukan karena Jalan Kampung Pinang-Teluk Jering telah selesai.
Rekanan pemenang lelang melakukan pekerjaan proyek dengan menggunakan perusahaan lain, dan sesuai aturan itu tidak dibenarkan. Hasil audit BPKP Riau kerugian negara Rp7,6 miliar. (Tim)
