PEKANBARU, Riauintegritas.com – 133 pedagang aksi di DPRD Pekanbaru pada Senin (7/9/2026). Mereka menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan sejumlah media online yang memuat pernyataan anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Hanura, Firman, terkait polemik Hak Guna Bangunan (HGB) kios pedagang Sukaramai Trade Center (STC).
Para pedagang datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melaporkan Firman ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru. Mereka menilai informasi yang beredar telah memicu keresahan di tengah pedagang.
Perwakilan 133 pedagang STC, Herizal, mengatakan persoalan yang mereka soroti bukan keberadaan media, melainkan substansi informasi yang disampaikan kepada publik.
“Kami melaporkan Saudara Firman ke Badan Kehormatan terkait pemberitaan yang membuat gaduh. Kami 133 pedagang merasa resah karena informasi yang disampaikan menimbulkan ketidakpastian terhadap persoalan HGB kami,” ujar Herizal.
Menurut Herizal, pedagang memiliki dokumen berupa notulen hasil konsultasi atau rapat di Kementerian Dalam Negeri pada 7 Agustus 2026. Karena itu, mereka meminta informasi mengenai persoalan HGB tidak disampaikan seolah-olah sudah menjadi keputusan resmi apabila belum didukung kepastian dokumen.
“Kami sudah mendapatkan notulen dari Kemendagri pada 7 Agustus 2026. Karena itu, kami ingin persoalan ini diperiksa secara terbuka. Apa yang disampaikan kepada masyarakat harus berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemberitaan Dinilai Memicu Keresahan
Herizal menegaskan para pedagang tidak mempermasalahkan media yang memberitakan polemik STC. Namun, mereka keberatan apabila informasi yang belum dianggap pasti justru berkembang menjadi persepsi publik yang memengaruhi ketenangan pedagang.
“Kami bukan mempermasalahkan medianya. Yang kami persoalkan adalah informasi yang disampaikan. Kalau informasi tersebut belum pasti kebenarannya, jangan sampai disampaikan kepada masyarakat seolah-olah sudah menjadi fakta atau keputusan resmi,” tegasnya.
Pedagang juga meminta agar pernyataan seorang anggota DPRD dibedakan dari sikap resmi lembaga DPRD.
“Kalau itu pernyataan pribadi, sampaikan sebagai pernyataan pribadi. Jangan sampai masyarakat menganggap itu merupakan keputusan atau sikap resmi DPRD,” ujarnya.
Selain isi pemberitaan, mereka menyoroti penggunaan foto dalam pemberitaan yang memuat pernyataan Firman. Menurut pedagang, penggunaan foto yang tidak menampilkan Firman berpotensi menimbulkan persepsi berbeda mengenai pihak yang menyampaikan pernyataan.
133 Pedagang Minta BK Periksa
Laporan pedagang kepada BK DPRD Pekanbaru mengacu pada Pasal 5 huruf i Kode Etik DPRD Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Mereka meminta BK memeriksa apakah informasi yang disampaikan kepada publik telah dipastikan kebenarannya.
“Ini yang kami minta diperiksa oleh Badan Kehormatan. Apakah informasi yang disampaikan kepada publik tersebut sudah dipastikan kebenarannya atau belum. Karena ada aturan etik yang mengatur agar anggota DPRD tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya,” jelasnya.
Herizal mengatakan polemik HGB menyangkut kepastian usaha para pedagang. Karena itu, ia berharap BK menilai persoalan tersebut berdasarkan dokumen dan fakta yang tersedia.
“Kami berharap Badan Kehormatan melihat persoalan ini secara objektif. Kami tidak ingin mendahului proses pemeriksaan. Kami hanya meminta agar informasi yang menyangkut nasib 133 pedagang disampaikan berdasarkan fakta dan dokumen yang jelas,” katanya.
Para pedagang juga meminta anggota DPRD yang membahas persoalan STC turun langsung menemui mereka sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Kami berharap ke depan setiap anggota DPRD yang berbicara mengenai persoalan rakyat terlebih dahulu turun ke lapangan. Tanya langsung kepada pedagang, dengarkan aspirasi kami, kemudian sampaikan kepada publik berdasarkan fakta,” ujarnya.
Pedagang menyatakan terbuka untuk memberikan dokumen dan menjelaskan persoalan HGB secara langsung.
“Kami siap duduk bersama, membuka dokumen dan menjelaskan persoalan sebenarnya. Jangan sampai informasi yang belum pasti justru membuat 133 pedagang semakin resah,” tambahnya.
BK DPRD Pekanbaru Terima Laporan
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari perwakilan pedagang STC.
Laporan tersebut selanjutnya akan ditelaah sesuai mekanisme dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.
Pedagang menyerahkan proses tersebut kepada BK. Mereka berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan pernyataan yang dipersoalkan, pemberitaan yang beredar, dokumen dari Kemendagri, serta ketentuan kode etik DPRD.
“Kami serahkan kepada Badan Kehormatan untuk memeriksa. Kami hanya ingin ada kepastian dan kejelasan. Jangan sampai 133 pedagang menjadi resah akibat informasi yang belum jelas kebenarannya,” tutup Herizal.
