Pekanbaru, RI – Sejumlah perwakilan masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU RIAU) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Riau untuk yang kedua kalinya (Jilid 2) mendatangi Kejaksaan Tinggi Riau untuk menyampaikan dugaan kasus Korupsi pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu yang masih makrak hingga saat ini. Rabu (23/3/2022).
Dalam aksi tersebut mereka melampirkan beberapa tuntutan kepada Kejati Riau, saat ditemui dilapangan Koordinator Lapangan aksi Almuji Emzen, menyampaikan dalam orasinya, “Kami ingin secepatnya pihak Kejati Riau bekerja sama dengan Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau segera memeriksa dan mengaudit anggaran pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu tersebut yang menghabiskan anggaran sekitar 82, 8 Milyar sesuai dengan statement Gubernur Riau pada tahun 2019 yang meminta hasil audit tersebut, akan tetapi sampai saat ini hasil audit RSUD tersebut belum juga adanya.
“Hal inilah yang membuat kami dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU RIAU) turun aksi jilid 2 guna mendesak Kejati Riau dan Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau untuk segera melakukan audit supaya Gubernur Riau mudah melakukan kebijakan selanjutnya terhadap pembangunan RSUD 6 lantai Kabupaten Rokan Hulu tersebut.
Selain itu Almuji Emzen juga menyampaikan “Kami berharap tuntutan kami ini untuk dijadikan sebagai perioritas utama dikarenakan kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Rokan Hulu sangat tidak memungkinkan dan tidak memadai. Masyarakat yang sakit kebanyakan harus dirujuk dulu kerumah sakit daerah tingkat Provinsi dikarenakan fasilitas yang tidak memadai,” ujarnya.
Kemudian Almuji Emzen menambahkan, kami ingin secepatnya Kejati Riau dan Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau segera lakukan audit anggaran pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu 6 lantai ini dari tahun 2011-2016 yang sudah menghabiskan anggaran sekitar 82, 8 Milyar tiga tahap penganggaran dari dana APBN dan tahap keempat dari Bankeu Provinsi Riau namun masih saja pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu masih mangkrak. Hal ini yang membuat kami menduga telah terjadinya korupsi secara berjamaah,” pungkasnya.
Selanjutnya Almuji Emzen dalam orasinya juga menyampaikan agar Kejati Riau memanggil dan memeriksa eks Bupati Rokan Hulu periode 2011-2015 dan Bupati Rokan Hulu periode 2016-2020 karna merekalah yang bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu yang dibangun sejak tahun 2011 ini”.
Dalam penutupan orasinya Almuji Emzen menyampaikan “Kami berharap pihak kejati Riau bekerjasama dengan Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau secepatnya melakukan audit dan kami dari HIMAROHU Riau akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas dan apabila Kejati Riau tidak sanggup menyelesaikan dugaan permasalahan ini agar Kejati Riau menyerahkan dugaan permasalahan ini kepada KPK RI dalam menyelesaikan dugaan permasalahan ini dan turun langsung ke Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelesaikan dugaan permasalahan ini demi kesejahteraan dan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai di kabupaten Rokan Hulu,” ujar Almuji Emzen.
