BAGANSIAPIAPI,Riauintegritas.com – Publik Rokan Hilir kembali disuguhi anomali perencanaan anggaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Setelah sebelumnya sempat viral karena pengadaan gadget mewah (iPad Pro & Macbook) senilai puluhan juta per unit, kini BKPSDM Rohil mengalokasikan anggaran pemeliharaan yang dinilai tidak rasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.
Dikonfirmasi melaui sumber andi patra wijayadi di salah satu kediamannya mengatakan Berdasarkan data yang dihimpun, BKPSDM mengalokasikan total Rp65 juta untuk pos Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Angka ini mencakup:
1. Rp36,6 Juta untuk pemeliharaan Alat Pendingin (AC).
2. Rp14,6 Juta untuk pemeliharaan Unit Personal Computer (PC).
3. Rp13,6 Juta untuk pemeliharaan Peralatan Personal Computer.
Anomali Logika: Barang Baru, Biaya Rawat Selangit
Beelanjut Alokasi ini memicu kecurigaan publik karena dalam dua tahun terakhir, BKPSDM Rohil tercatat sangat progresif dalam melakukan pengadaan perangkat IT dan renovasi ruangan kantor. Secara teknis, perangkat elektronik yang baru dibeli (usia di bawah 2 tahun) seharusnya masih berada dalam masa garansi pabrik, sehingga biaya pemeliharaan seharusnya bisa ditekan hingga ke titik nol. (Rabu 25/02/26)
“Ini adalah pola anggaran yang melawan logika efisiensi. Jika barangnya baru dibeli setahun-dua tahun lalu, untuk apa uang belasan hingga puluhan juta dialokasikan lagi untuk servis? Bukankah masih ada garansi?” ujar pengiat anti korupsi serta mencermati anggaran daerah.
Menabrak Semangat Efisiensi di Tengah Defisit Kondisi ini kian ironis jika disandingkan dengan isu strategis yang menghimpit Rokan Hilir saat ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Rohil sedang dihantam defisit anggaran sebesar Rp90 miliar yang memaksa daerah untuk memprioritaskan hanya untuk pembayaran gaji dan TPP saja.
Alih-alih melakukan penghematan (ikat pinggang), BKPSDM justru terlihat mempertahankan gaya hidup birokrasi yang mahal. Pengadaan sekat ruangan pimpinan (Rp78 juta) dan kendaraan operasional baru yang sempat disorot sebelumnya, kini diikuti dengan biaya perawatan aset yang juga bernilai fantastis.
Analisis Kritis untuk Publik
Publik perlu mencermati tiga poin krusial dalam pola anggaran BKPSDM Rohil 2025 ini:
1. Potensi Tumpang Tindih: Anggaran pemeliharaan AC senilai Rp36,6 juta setara dengan biaya servis rutin ratusan unit AC, sebuah angka yang tidak proporsional untuk ukuran kantor setingkat badan.
2. Pemborosan Terstruktur: Pengadaan barang baru seharusnya berbanding terbalik dengan biaya pemeliharaan. Jika keduanya sama-sama tinggi, maka patut diduga ada perencanaan yang dipaksakan untuk menyerap anggaran.
3. Krisis Moralitas Anggaran: Di tengah ancaman gagal bayar kewajiban daerah kepada pegawai dan pihak ketiga, alokasi untuk “merawat” kenyamanan pejabat di kantor dinilai sangat tidak etis.
Tuntutan Kepada Pihak Terkait Masyarakat mendesak DPRD Rohil, khususnya Komisi terkait, untuk tidak sekadar membubuhkan tanda tangan persetujuan pada RKA BKPSDM 2025. Harus ada audit investigatif dari Inspektorat untuk membedah apakah anggaran Rp65 juta ini benar-benar untuk keperluan mendesak atau sekadar “pos titipan” yang tidak memiliki urgensi terhadap pelayanan publik.jelasnya
Terpisah saat dikonfirmasi kepala dinas BKPSDM Rohil Hj. Yulisma S, Sos MM dan Sekretaris BPKSDM Rohil Markoni guna untuk perimbangan berita , tidak merespon konfirmasi dan lebih memilih bungkam karena klarifikasi resmi yang telah dirilis oleh media lain menyatakan semua sudah sesuai dengan aturan yang ada seluruh proses penganggaran kegiatan evaluasi dan asesmen telah disusun secara terencana, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tercantum secara sah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan (**)
