BENGKALIS , Riau integritas.com – Di banyak desa di Kabupaten Bengkalis juga di beberapa Kabupaten lainnya di Riau Indonesia, suasana menjelang Idul Fitri 1447 H tahun ini terasa berbeda. Bukan hanya karena harga kebutuhan pokok yang terus naik, tetapi karena satu kenyataan pahit: sejak Januari hingga Maret 2026, seluruh aparatur desa belum menerima gaji sepeser pun.
Di kantor-kantor desa yang biasanya mulai sibuk mengurus administrasi menjelang lebaran, kini yang terdengar justru keluhan lirih. Para perangkat desa—yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat—harus menghadapi hari raya tanpa kepastian penghasilan.
“Jangankan THR, gaji pokok saja sejak awal tahun belum kami terima,” ujar seorang perangkat desa di Kecamatan Bukit Batu yang meminta namanya disamarkan, Senin (16/03/2026).
Menurutnya, kondisi ini sangat memukul kehidupan aparatur desa. Banyak di antara mereka yang menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga dari pendapatan tersebut.
“Anak-anak mau lebaran, baju baru belum tentu bisa kami belikan. Kami hanya bisa berharap ada keajaiban dalam beberapa hari ini,” tambah salah seorang Sekretaris Desa (Sekdes) yang juga enggan disebutkan namanya.
Efisiensi Pusat, APBD Daerah Terpangkas
Mandeknya pembayaran gaji aparatur desa berkaitan dengan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) 2026. Sumber dana tersebut berada dalam struktur APBD, yang tahun ini mengalami tekanan besar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sejumlah pejabat daerah menyebut, kemampuan fiskal daerah menurun drastis. Bahkan, APBD Bengkalis tahun 2026 disebut menyusut hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya.
Akibatnya, banyak program daerah tertunda, termasuk pembayaran hak dasar aparatur desa.
Seorang tokoh masyarakat yang juga pemerhati kebijakan publik Effendi menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan kebijakan.
“Efisiensi itu boleh, tapi jangan sampai mematikan urat nadi daerah. Aparatur desa itu pelayan masyarakat di level paling bawah. Kalau mereka tidak digaji berbulan-bulan, bagaimana pelayanan bisa berjalan?” ujarnya.
Kontras dengan Program Prioritas Nasional
Yang membuat luka di hati aparatur desa semakin terasa adalah kontrasnya situasi ini dengan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional itu justru berjalan sangat lancar secara pendanaan.
Sejumlah dapur SPPG di berbagai daerah disebut menerima dana operasional sekitar Rp500 juta setiap dua minggu, atau sekitar Rp1 miliar setiap bulan untuk satu dapur. Jika dikalikan dengan ribuan dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia, total anggaran yang digelontorkan mencapai puluhan triliun rupiah.
Di sisi lain, aparatur desa di Bengkalis yang jumlahnya tidak seberapa justru harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima hak mereka.
“Setiap dua minggu dana program itu cair, bahkan tim ahli dan relawannya juga menerima honor secara rutin. Tapi kami yang bekerja setiap hari melayani masyarakat desa, malah tidak digaji sejak Januari. Dua kondisi yang berbeda ini, seolah berada pada negara yang berbeda,” ujar salah seorang Ketua BPD di Sungai Pakning
Ia mengaku merasa seolah-olah ada dua realitas berbeda dalam satu negara.
“Seolah program pusat itu berada di negeri lain. Di sana uang mengalir lancar, di sini kami menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Efek Domino ke Ekonomi Daerah
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aparatur desa, tetapi juga pada ekonomi lokal.
Di desa-desa Kabupaten Bengkalis, aparatur desa termasuk kelompok yang ikut menggerakkan roda ekonomi kecil—berbelanja di warung, pasar, dan toko kelontong.
Ketika gaji mereka tidak cair berbulan-bulan, efeknya langsung terasa.
Seorang pedagang sembako di Kecamatan Siak Kecil, Ibu Lina mengaku penjualan menurun drastis menjelang lebaran tahun ini.
“Biasanya perangkat desa belanja kebutuhan lebaran di sini. Sekarang banyak yang hanya lihat-lihat saja. Katanya gaji belum keluar,” tuturnya.
Rasa Ketidakadilan di Akar Rumput
Bagi banyak aparatur desa, persoalan ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal rasa keadilan.
Mereka merasa menjadi korban dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampaknya hingga ke tingkat paling bawah.
“Kalau memang negara sedang sulit, kami bisa memahami. Tapi jangan sampai prioritas program tertentu membuat hak dasar orang lain terabaikan,” kata Andi seorang pemuda.
Ia menilai pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi arah kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada daerah.
“Jangan sampai efisiensi justru melukai rakyat kecil. Aparatur desa itu bukan pejabat besar. Mereka hanya pekerja yang ingin hidup layak dan menyambut lebaran bersama keluarga,” ujarnya.
Lebaran Tanpa Kepastian
Kini, dengan hari raya yang tinggal menghitung hari, para aparatur desa di Bengkalis hanya bisa menunggu.
Tidak ada kepastian kapan ADD akan cair. Tidak ada kepastian kapan gaji mereka dibayarkan.
Di rumah-rumah sederhana para perangkat desa, harapan itu masih ada—meski semakin tipis.
“Kalau pun tidak ada baju baru untuk anak-anak, yang penting kami masih bisa berkumpul,” kata salah seorang perangkat desa lainnya.
Namun di balik kalimat itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang terus menggantung di udara desa-desa Bengkalis:
Apakah negara masih mendengar suara mereka yang berada paling dekat dengan rakyat?
