Indragiri Hulu (Riau), Riauintegritas.com – Rencana aksi demonstrasi terkait keberadaan mobil angkutan Batu Bara di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memicu pernyataan terbuka dari Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si, dan tanggapan keras dari sejumlah aktivis masyarakat.
Melalui unggahan video di internet, Bupati Inhu menyampaikan bahwa dirinya menghargai proses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia berharap aksi berjalan lancar dan tertib. Namun, Bupati merasa perlu meluruskan sejumlah narasi yang berkembang.
“Sejak tujuh bulan dilantik, saya bersama Pak Gubernur Riau terus melakukan koordinasi dan rapat. Kami juga sudah mengeksekusi beberapa ruas jalan sepanjang 3,5 km, dan awal 2026 akan terus kami lanjutkan. Topik batu bara ini bukan persoalan baru. Pemerintah tidak bisa melihat persoalan secara sektoral, sebab hampir semua angkutan barang di Inhu adalah ODOL (Over Dimension Over Load),” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa tidak adil jika hanya kendaraan angkutan batu bara yang dipersoalkan, sementara truk sawit ODOL juga melintas. “Kalau curiga ke saya boleh, tapi saya juga bisa curiga karena hanya kendaraan tertentu yang dipermasalahkan. Tidak usah diperdebatkan, kita carikan solusi. Saya tetap berkomitmen mencarikan jalan keluar,” tambahnya.
Namun, pernyataan Bupati tersebut menuai tanggapan keras. Sekretaris Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Inhu, Ali Amsar Siregar, meminta Bupati lebih bijak bertindak sesuai konstitusi, Pancasila, dan UUD 1945.
“Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Inhu, Dishub Provinsi dan Dishub Inhu menyampaikan bahwa mobil angkutan batu bara tidak memiliki izin operasional melintasi jalan lintas tengah Peranap–Kuala Cenaku. Bupati dipilih rakyat untuk memberikan kemakmuran, kenyamanan, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat Inhu,” tegas Ali.
Ia juga menyoroti dampak kerusakan jalan akibat mobil batu bara. “Kalau lah mobil sawit yang jadi imbas, alamat kacau lah Inhu ini. Sejak tahun 1984 sudah ada angkutan sawit, tapi tidak pernah serusak ini jalan. “Sejak Ada Batu Bara jalan luluh”. Masyarakat harus kompak, stop mobil batu bara,” ujarnya.
Ali menambahkan, masyarakat dirugikan karena debu saat musim panas dan lumpur saat musim hujan, bahkan hasil pertanian ikut terdampak. “Memilih pemimpin itu sangat penting, jangan asal pilih. Kalau Bupati tidak berpihak kepada rakyat, berarti dia tidak ingin menjabat lagi,” katanya.
Nada serupa disampaikan oleh Fadri Hendra, Pendiri Forum Penyelamat Aset Negara (FPAN) empat kabupaten dan provinsi Riau. Ia menilai Bupati hanya membuat pernyataan di media sosial tanpa aksi nyata.
“Katanya jalan alternatif tambang sudah dibebaskan. Dalam pidatonya, jalan alternatif tambang per 1 Juli akan dikerjakan, tapi nol. Hari ini dia tunjukkan warna aslinya. Sudah jelas Bupati tidak berpihak pada masyarakat. Sia-sia masyarakat memilihnya, mubazir uang rakyat membiayainya jadi Bupati,” ungkap Fadri.
Para aktivis mendesak agar Bupati benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pemimpin rakyat. Mereka menegaskan, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan aksi demo yang direncanakan merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
