Pekanbaru,Riauintegritas.com – Persidangan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan kegiatan makan minum di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru kembali mengungkap fakta baru yang menyita perhatian publik.
Sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Senin (6/4/2026) berlangsung panas. Ketua Majelis Hakim, Jonson Parancis, bahkan melontarkan sindiran tajam kepada terdakwa Jhonny Andrean (JA) dengan menyebutnya sebagai “orang paling jujur se-Pekanbaru”.
Sindiran tersebut muncul saat hakim menanggapi sikap terdakwa yang berulang kali membantah keterangan saksi, termasuk tiga penyidik Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yakni Andre Prakoso, Fattah, dan Yuda.
“Dari awal motor saja tidak mengaku milikmu. Kau kan orang paling jujur di Pekanbaru,” ujar hakim dengan nada satire di persidangan.
Dalam perkara ini, JA yang berstatus tenaga harian lepas (THL) sekaligus ajudan pribadi Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, mengakui kepemilikan sejumlah barang bukti yang sebelumnya diamankan penyidik, meski sempat berkelit.
Majelis hakim mengungkap adanya 38 stempel dari berbagai instansi, termasuk yang mencatut nama lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ditemukan pula uang tunai sekitar Rp49 juta yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max milik terdakwa.
Awalnya, JA tidak mengakui kepemilikan sepeda motor tersebut. Namun setelah didesak dalam persidangan, ia akhirnya mengakui bahwa motor dan stempel-stempel tersebut adalah miliknya.
Sementara itu, uang yang ditemukan di dalam tas di jok motor diakui sebagai milik atasannya, Hambali Nanda Manurung, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru.
“Barang-barang itu milik atasan saya,” ungkap JA saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Pernyataan tersebut memicu sorotan dari majelis hakim dan publik, terutama terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan perintangan penyidikan yang dinilai tidak berdiri sendiri.
Terungkap pula bahwa terdakwa sempat menyimpan sepeda motor di lokasi tidak biasa, yang diduga sebagai upaya menghindari penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan SPPD fiktif, tetapi juga mencakup dugaan penyimpangan dalam kegiatan makan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru. Sementara itu, perkara pokok dugaan korupsinya masih ditangani secara terpisah oleh aparat penegak hukum.
Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi guna mengungkap peran pihak lain, termasuk kemungkinan adanya aktor utama di balik praktik tersebut.
Sorotan juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Ketua LSM Gerak Riau, Emos, menilai pengakuan terdakwa perlu ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum.
Menurutnya, tidak logis jika seorang ajudan bertindak sendiri tanpa arahan atasan dalam perkara yang melibatkan dokumen dan stempel lembaga resmi.
“Harusnya pihak yang disebut dalam persidangan dihadirkan untuk dimintai keterangan, agar perkara ini menjadi terang,” ujar Emos.
Ia juga menyinggung rekam jejak Hambali Nanda Manurung yang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam perkara tersebut, Hambali disebut terkait dengan dugaan pemotongan anggaran dan aliran dana kepada penyelenggara negara pada tahun anggaran 2022–2023. Bahkan, dalam fakta persidangan saat itu, Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti disebut menyetorkan dana hingga Rp4,5 miliar.
Emos berharap Kejaksaan Negeri Pekanbaru dapat menindaklanjuti fakta persidangan terbaru dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang disebut, guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” tegasnya.
Kasus ini terus menjadi perhatian publik karena berpotensi membuka keterlibatan pihak lain dalam lingkaran dugaan korupsi dan upaya perintangan penyidikan di lingkungan DPRD Kota Pekanbaru.(**)
