BANGKA- Terbayang betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah ketika skandal korupsi yang mencuat di SMP Negeri 5 Mendo Barat, Bangka, mengungkap dugaan manipulasi dana oleh Bendahara, HM (40).
Pelaporan perilaku koruptif ini disampaikan oleh seorang warga, M (35), yang menduga bahwa tindakan tersebut merugikan siswa, orang tua, dan bahkan sekolah.
Melalui jejaring media KBO Babel, M mengungkapkan ketidakpuasan atas pengelolaan dana sekolah yang meragukan, terutama terkait sumbangan pada kegiatan hari besar keagamaan Islam.
Dalam keterangannya, M menyatakan bahwa tindakan koruptif yang dilakukan oleh HM telah memberikan dampak merugikan pada masyarakat, terutama orang tua/wali murid, siswa, dan sekolah itu sendiri.
Pada setiap kegiatan hari besar keagamaan Islam, sumbangan dipungut meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya sudah mencukupi. Orang tua siswa menyuarakan ketidaktransparanan dalam penggunaan dana, dengan laporan keuangan yang selalu menunjukkan defisit atau minus.
“Setiap kegiatan memperingati hari Islam atau nasional, selalu tidak ada anggaran. Anggaran itu sudah ada dari dana BOS setiap tahun, tapi buktinya tidak jelas. Apa yang digunakan oleh HM? Hanya memikirkan kepentingan pribadi,” ungkap M kepada Jejaring Media KBO.
M mengungkapkan bahwa HM, selaku bendahara, diduga banyak melakukan manipulasi data dalam laporan keuangan sekolah. Tak hanya itu, tanda tangan kepala sekolah diduga dipalsukan, dan cap sekolah dibuat ganda, menciptakan ilusi keabsahan laporan.
“HM dalam menjalankan aksi perilaku koruptif banyak memanipulasi data dalam laporan keuangan sekolah, bahkan tanda tangan kepala sekolah dipalsukan dan cap sekolah dibuat ganda sehingga HM dengan leluasa mengecap atau menyetempel sendiri,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari siswa yang mengeluhkan kualitas jaringan LAN internet yang tidak dapat digunakan dengan baik. Sementara itu, pengadaan baju sekolah yang sudah dibayarkan oleh orang tua siswa juga belum diselesaikan, menambah panjang daftar ketidakpuasan terhadap pengelolaan sekolah.
Klarifikasi Kepala SMPN 5 Mendo Barat
Menanggapi tudingan korupsi dan manipulasi dana sekolah yang melibatkan HM, Nur, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Mendo Barat, memberikan klarifikasi untuk menyampaikan sisi pihak sekolah. Ia menjelaskan beberapa hal yang dipertanyakan oleh jejaring media terkait dugaan perilaku koruptif HM.
1. Penggunaan Dana BOS: Nur menjelaskan bahwa selama kepemimpinannya, setiap kegiatan besar keagamaan Islam selalu menggunakan dana BOS.
Penggunaan dana BOS sesuai dengan juknisnya, dan laporan penggunaannya selalu dilaporkan pada setiap kegiatan pelaporan monitoring dan evaluasi oleh dinas, tanpa adanya masalah.
2. Pengadaan LAN: Nur membenarkan bahwa pengadaan LAN terjadi pada tahun 2021 melalui SIPLAH. Meskipun sudah dimanfaatkan, keterbatasan jaringan internet ke SMP 5 Mendo Barat membuat penggunaan LAN untuk Chromebook tidak optimal.
Sebagai solusi, kegiatan pembelajaran yang berbasis IT menggunakan handphone siswa, hal yang dianggap wajar dan terjadi di sekolah-sekolah lain.
3. Keuangan Sekolah: Nur menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, tidak pernah terjadi defisit dana atau penggunaan dana talangan dari pihak manapun. Semua dokumen, termasuk surat dan laporan, ditandatangani langsung olehnya.
4. Pengadaan Baju Seragam: Terkait dengan keluhan baju seragam, Nur menjelaskan bahwa sebagian siswa belum menerima seragam lengkap karena belum membayar atau melunasi uang pemesanan.
Meskipun klarifikasi ini disampaikan, masyarakat tetap mempertanyakan dan meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan manipulasi penggunaan anggaran sekolah yang dilakukan oleh HM, Bendahara SMPN 5 Mendo Barat.
Bantahan dan Penantian Penyelidikan:
Meskipun HM sudah memberikan bantahan dan mengklarifikasi tuduhan yang dialamatkan kepadanya, masyarakat tetap meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan manipulasi penggunaan anggaran sekolah yang dilakukan HM, Bendahara SMPN 5 Mendo Barat.
Dalam konteks ini, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah menjadi sorotan serius.
Masyarakat dan orang tua siswa berharap, agar tindakan hukum dapat mengungkap kebenaran, sehingga perilaku koruptip yang ada di dunia pendidikan tidak menjadi bagi generasi muda bangsa.
(KBO-Babel)
