Rohil,Riau integritas.com – Polemik dugaan korupsi di lingkungan Setda Rokan Hilir berlanjut ketahap berikutnya publik kembali mempertanyakan kenaikan anggaran yang cukup besar pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun anggaran 2024 yang sebelum perubahan APBD Rohil 2024 diperkirakan anggarannya mencapai 2,3 Miliar naik dratis menjadi 3,8 Miliar pada Perubahan APBD Rohil 2024,(Senin 19/01/2026)
Dikonfirmasi melalui Sumber penggiat anti korupsi Rahmad andi SH disalah satu cafe dibagansiapiapi “menjelaskan bahwa pola penganggaran seperti ini sangat mengkwatirkan, terlebih sebelumnya juga mencuat Dugaan Korupsi Anggaran Logistik, Mamin Dan Perjalanan Dinas SetdaRohil Tahun 2024 –2025 serta adanya Dugaan Anggaran Belanja Air Bersih Setda Rohil 2024 –2025 diperkirakan anggaran mencapai 1,4 Miliar.
Beliau juga menyampaikan kepada awak media ini bahwasanya “Ditengah Intruksi Presiden Repbulik Indonesia untuk melakukan Efisiensi Anggaran, Setda Rohil diduga melakukan hal yang berbeda dengan kebijakan tersebut, terkesan mengabaikan dan melanggar arahan dan instruksi Presiden Republik Indonesia.
Diduga adanya kenaikan yang cukup signifikan mencapai 1,4 Miliar dengan waktu Pelaksanaan APBD Perubahan yang cukup sempit dimana Penjabaran APBDP 2024 itu ditetapkan pada 28 Nopember 2024 belum lagi terkait dengan penyiapan DPA Perubahan kegiatan tersebut hal ini sangat anomali dan sulit untuk diterima akal sehat baik dari segi waktu yang tersedia maupun kenaikan anggaran yang cukup besar pada kegiatan dibawah Bagian Umum tersebut , disisi lain Setda Rokan Hilir pada bagian lainya juga diduga menganggarkan rekening belanja yang sama.
Berlanjut Ada pun terinci beliau memberikan Penjelasan bahwasanya dari segi waktu Penyusunan APBD P2024 :
●Persetujuan Bersama: Rancangan Perda(Ranperda) APBD-P2024 disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada24 September 2024 melalui rapat paripurna.
●Penetapan Perda: Setelah melalui proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Riau yang selesai padapertengahan Oktober 2024, dokumen tersebut kemudian resmi diundangkan menjadi PerdaNo. 5 Tahun 2024.
●Penjabaran APBD-P: Sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten juga menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA2024 padatanggal 28 November 2024. Penjelasan dari Segi adanya bagian bagian yang lain dilingkungan Setda Rohil juga
mengalokasikan rekening belanja yang sama:
●Berdasarkan data rekapan sederhana diperoleh informasi bagian bagian lain dilingkungan Setda Rokan Hilir yang juga mengalokasi rekening belanja yang sama diperkirakan mencapai 4 Miliar lebih jelasnya
Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwanya Setda Rokan Hilir disamping mengalokasikan anggaran Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperkirakan mencapai 3,8
Miliar yang berisikan rekening BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, dan
rekening belanja lainnya, Bagian bagian lain dilingkungan Setda Rokan Hilir juga mengalokasikan anggaran rekening belanja yang sama yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari 4 Miliar. Kenaikan anggaran “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor” di Bagian Umum Setda Rokan Hilir dari Rp2,3 miliar menjadi Rp3,8 miliar dalamAPBD-P2024 (kenaikan Rp1,5 miliar atau sekitar 65%) mengundang pertanyaan terkait urgensi dan efisiensinya, terutama mengingat statusnya sebagai anggaran perubahan di akhir tahun.
Mengingat peran Bagian Umum sebagai Pusat Pengadaan (Centralized) dan secara struktur, Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) memiliki tugas melayani kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan untuk seluruh biro/bagian di bawah Sekretariat Daerah, serta sering kali melayani kebutuhan pimpinan daerah (Bupati/Wakil Bupati), sehingga kenaikan anggaran yang cukup signifikan dapat dianggap logis atau tidaknya
●Logis Jika: Penambahan Rp1,5 miliar tersebut digunakan untuk pengadaan aset besar yang bersifat mendesak (seperti pembaruan server data, sistemkeamanan kantor, atau furnitur untuk ruangan yang baru direhabilitasi yang melayani kepentingan seluruh Setda, bukan hanya satu unit.
●Tidak Logis Jika: Anggaran tersebut digunakan untuk membeli barang-barang
konsumtif yang fungsinya dapat dimungkinkan tumpang tindih dengan yang sudah dianggarkan oleh bagian lain secara mandiri.
●bahwa bagian lain di luar Bagian Umum juga memiliki anggaran serupa dengan total mencapai lebih 4 Miliar sehingga dalam prinsip anggaran, ini berisikoter jadi duplikasi belanja.
●Kenaikan drastis di akhir tahun sering kali dicurigai sebagai upaya”penyerapan
anggaran” (menghabiskan sisa dana) jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
●Kenaikan tersebut sulit dianggap masuk akal dari sisi manajemen waktu(akhir tahun) dan efisiensi belanja jika memang terjadi duplikasi dengan bagian lain. Kecuali,Pemerintah Daerah dapat membuktikan adanya kebutuhan aset strategis teknologi yang sifatnya mendesak, terpusat, dan nilainya sesuai dengan standar harga pasar (SSH).Berdasarkan data anggaran, realisasi dan analisis sederhana diatas serta informasi yang
diperoleh, kenaikan anggaran “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor” di Setda Rokan Hilir yang mencapai Rp3,8 miliar di akhir tahun diduga memiliki beberapa indikasi modus operandi korupsi yang sering ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,diantaranya:
●Adanya Dugaan Mark-up: Modus ini dilakukan dengan menggelembungkan harga satuan peralatan kantor jauh di atas harga pasar. Dengan kenaikan Rp1,5 miliar di masa perubahan (akhir tahun), potensi manipulasi harga melalui e-purchasing ataue-katalog dan tidak disertai riset harga pasar yang jujur.
●Adanyab Dugaan Belanja Fiktif : Mengingat penetapan Perbup baru dilakukan pada akhir November 2024, terdapat risiko pelaporan pengadaan barang yang sebenarnya tidak
pernah ada (fiktif), namun administrasi pembayarannya diselesaikan seolah-olah barang sudah diterima sebelum tutup tahun anggaran.
●Adanya Duplikasi dan Tumpang Tindih Anggaran : adanya anggaran serupa di bagian lain yang diperkirakan lebih dari 4 miliar, sehingga kondisi ini sering digunakan untuk membiayai objek yang sama dari dua sumber anggaran berbeda agar dana bisa”dicairkan” dua kali untuk kepentingan tertentu.
●Potensi Kerugian negara diperkirakan mencapai 1,1Miliar.
●Semua data dan informasi yang diperoleh kiranya dapat digunakan sebagai pintu masuk atau sebagai data permulaan oleh APH untuk mendalami apakah ada atau tidak tindakan melawan hukum didalamnya karena sebagai masyarakat diperbolehkan, serta di dorong untuk mengawasi dan menduga adanya penyelewengan anggaran. Selama dugaan tersebut didukung oleh data(seperti rincian anggaran yang tidak masuk akal) dan dilaporkan melalui saluran resmi (KPK, Kejaksaan, atauKepolisian), peramasyarakat tersebut merupakan perbuatan yang dilindungi undang-undang (1. UU No. 31Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001(Pasal 41), Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31Tahun 2014 (LPSK), UU No. 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik), Instruksi Presiden (Inpres) No. 1Tahun 2025).dan ini tidak bisa dibiar karena akan merugikan keuangan daerah serta bisa dikategorikan dugaan perampokan uang rakyat tuntasnya .
Terpisah saat dikonfirmasi sekda Rohil H. Fauzi Erizal MSi melalui pangilan whatsapp nya menyampaikan bahwa dia belum mengetahui secara rinci karena laporan itu semua belum masuk ke padanya dan beliau mengatakan masih berada diluar kota mendampingi pak bupati jelasnya. (Sy*)
