Jakarta, Riauintegritas com – Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah pesisir, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Bupati Bengkalis Kasmarni dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, bertempat di Kantor Kemenko Perekonomian RI, Jakarta pada Selasa (6/5/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis yang dinilai dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan Daerah, khususnya di sektor konektivitas, industri, dan pariwisata.
Salah satu usulan utama yang disampaikan Bupati Bengkalis adalah pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bengkalis dan Pulau Sumatera melalui wilayah Kecamatan Bukit Batu.
Proyek ini dimaksudkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka jalur distribusi yang lebih efisien bagi arus barang dan jasa, serta memperlancar mobilitas masyarakat.
Dengan adanya jembatan ini, diharapkan aktivitas logistik menjadi lebih cepat dan murah, sekaligus membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Pulau Bengkalis.
Selain itu, Bupati Perempuan Pertama di Provinsi Riau ini juga mengusulkan pengembangan kawasan industri di wilayah pesisir Bukit Batu tepatnya di Desa Buruk Bakul.
Kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal, seperti hasil perkebunan, perikanan, dan kelautan.
Pengembangan ini diharapkan dapat mendorong proses hilirisasi komoditas, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan Daerah. Letaknya yang berada di jalur strategis pelayaran internasional menjadikan kawasan ini sangat prospektif untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dalam bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengajukan usulan penetapan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Pulau ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, mulai dari pantai berpasir putih, ekosistem mangrove, hingga warisan budaya Melayu seperti seni Zapin Api.
Dengan status KEK, Pulau Rupat diharapkan mampu menjadi magnet investasi pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif dan jasa pariwisata.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.
Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mempelajari dan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta akan berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses-proses yang dibutuhkan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal dari langkah konkret menuju pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Riau, serta memperkuat posisi strategis Kabupaten Bengkalis dalam peta pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Ikut mendampingi Kasmarni dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.**(Inf/red/KominfoBkls).
