ROHIL- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat Rohil khususnya para pengecer BBM Subsidi menggelar rapat terkait dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, Jumat (16/9/2022) sore di kantor BPKAD.
Rapat ini dipimpin oleh PJ Sekda Rohil Ferry H Farya didampingi Asisten II Pemkab Rohil Rahmatul Zamri. Turut hadir, Kasi Intel Kejari Yogi Hendra Marbun, Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi, Wadanramil 0321-01/Bangko Kapten Arh Simson Siregar, Ketua HNSI Jonaidi, Dirut Pengembangan PD SPR M Syah Padri, serta perwakilan masyarakat yang berprofesi sebagai pengecer BBM subsidi.
Rahmatul Zamri saat membuka rapat menyampaikan, bahwa rapat tersebut mengundang seluruh pihak terkait bertujuan untuk membahas dampak kenaikan BBM dalam rangka menangani permasalahan yang timbul di masyarakat dan bagaimana solusi menghadapi masalah bulan berikutnya.
“Dampak kenaikan BBM ini dapat memicu terjadinya inflasi. Kita ketahui, khusus Kecamatan Bangko saja ada 11 ribu nelayan yang membutuhkan BBM solar subsidi. Ini kalau tidak segera kita tangani akan menjadi masalah besar,” ungkapnya.
Pj Sekda Fery H Parya mengatakan, atas kenaikan BBM ini pemerintah pusat memberikan arahan kepada daerah harus melakukan upaya dalam rangka menangani dampak inflasi ini, atau melakukan penanganan kenaikan inflasi terhadap kenaikan harga komoditas barang pokok.
“Kita pemerintah daerah diminta secepatnya lakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Makanya kita Pemda juga meminta masukan dan saran kepada masyarakat, agar dapat mengambil langkah dan membuat kebijakan untuk kepentingan bersama,” ujar Fery.
Dalam rapat itu, permasalahan yang paling dibahas adalah mengenai penyaluran BBM subsidi jenis solar dan pertalite yang disalurkan dari SPBU milik Pemkab Rohil yang berada di batu 4 kepada pengecer yang mengunakan derigen.
Efek adanya kenaikan BBM, baru-baru ini ada warga Rohil yang ditangkap pihak kepolisian karena membawa BBM subsidi jenis solar dengan derigen yang diduga akan disalurkan kepada pihak perusahaan.
Ardi salah seorang pengecer yang datang dari Kecamatan Kubu mengungkapkan bahwa akibat terjadinya peristiwa itu, masyarakat Kubu saat ini sedang kesusahan untuk mendapatkan BBM jenis pertalite. Sehingga banyak masyarakat kesusahan untuk melakukan aktifitas karena tidak bisa membeli BBM.
Pasalnya di daerah Kecamatan Kubu dan Kuba saat ini belum ada SPBU. Sehingga sangat tidak mungkin masyarakat yang yang jauh khususnya dari pelosok desa harus datang ke SPBU yang jauh untuk mendapatkan minyak
“Banyak pengecer yang ketakutan, apalagi menyimpan satu atau dua derigen, takut dianggap melakukan penimbunan BBM. Ini sangat kami mohon solusinya supaya cepat, bagaimana rekomendasi agar kami bisa normal lagi,” ungkapnya.
Eko, salah satu warga lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Didaerahnya Kecamatan Pekaitan saat ini susah untuk mendapatkan BBM pertalite. Bahkan ada anak-anak tidak jadi berangkat sekolah karena kendaraan nya tidak ada minyak.
“Di Rokan Baru sudah seminggu lebih tidak ada pertalite, karena tidak dapat dari SPBU,” ungkapnya.
Karena keterbatasan waktu, akhirnya Pemkab Rohil bersama Forkopimda telah mencatat aspirasi yang disampaikan warga. Dalam waktu dekat, Pemkab Rohil akan kembali menggelar rapat yang sama untuk memutuskan kebijakan apa yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan ini. (Rls)
