PEKANBARU- Guna meminta masukan dari berbagai pihak terkait pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Focus Group Discussion (FGD).
FGD evaluasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru dengan dasar Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 38 Tahun 2020, yang diselenggarakan di Hotel New Hollywood, Senin (06/03/2023) pagi, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, Kepala Dishub, Yuliarso didampingi Kepala UPT Parkir Radinal.
Acara FGD evaluasi perparkiran dihadiri berbagai pihak, baik dari akademisi, anggota DPRD, kepolisian dan OPD terkait dilingkungan Pemko Pekanbaru dan mahasiswa.
Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution usai menghadiri acara FGD mengatakan, acara yang dilakukan untuk meminta masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi yang hadir sebagai narasumber.
“Tadi sudah kita buka diskusinya. Ada tiga narasumber, pertama bapak Profesor Ilham, kemudian ada juga mantan Sekda dari Kalimantan, kemudian ada dari IPDN. Tiga panelis ini berbicara tentang kebijakan-kebijakan di pemerintahan,” ucapnya
Harapan kita dari diskusi ini, ada perbaikan-perbaikan, bagaimana perparkiran ini kedepannya. Baik dari sisi penataan perparkiran di kota Pekanbaru maupun dari sisi pendapatan,” terang Indra Pomi Nasution.
Yang paling penting, dikatakan Indra Pomi Nasution, bagaimana perparkiran di Pekanbaru bisa lebih tertib kedepannya.
“Dan bagaimana perparkiran ini bisa bergeser dari parkir bayar biasa beralih ke digital. Jadi kedepan itu ada mesin parkir menggunakan QRIS, dan lain-lain,” ujarnya.
Untuk pengelolaan parkir yang ada saat ini, lanjutnya, pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru termasuk baik di Indonesia. Dan untuk pendapatan, menurutnya, dibanding sebelumnya, sudah lebih baik.
“Dari sisi pendapatan daerah, dibanding yang lalu, ini lebih baik. Karena targetnya jelas dan kendala-kendalanya bisa di inventarisir,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Yuliarso. Lewat ruang diskusi yang diselenggarakan saat ini, jika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, tentunya ada evaluasi yang akan dilakukan.
“Hari ini kita siapkan ruang untuk berdiskusi, jadi ini adalah kebijakan pemerintah kota yang sudah di implementasikan kepada masyarakat kota Pekanbaru,” sebutnya.
Selama dua tahun berjalan, tentu kita perlu evaluasi. Jika memang seperti apa yang disampaikan narasumber tadi, jika memang kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat, tentu kita akan evaluasi. Apakah itu kita perbaiki, kita ganti, atau hal lain yang mengarah ke yang lebih baik,” ucapnya. (A)
