PEKANBARU – Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing dengan Perkim Pekanbaru, Senin (16/8/2022), di ruang Komisi IV DPRD.
Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan, di dampingi anggota lainnya Ali Suseno Aln SH MH, Rois SAg dan Roni Pasla SE. 
Sementara dari Perkim, langsung dihadiri Plt Kadis Perkim Pekanbaru Edi Satriawan, dan para Kabagnya. Hearing ini membahas tentang anggaran tahun 2023, yang diposkan di Perkim Pekanbaru.
Seperti diketahui, Perkim Pekanbaru mengusulkan anggaran untuk operasional kerjanya tahun 2023, sebesar Rp 113 miliar. Namun dari jumlah tersebut, masih kurang mengingat banyaknya aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Ali Suseno SH MH mempertanyakan, apakah anggaran tersebut murni untuk kegiatan masyarakat, atau dicampur dengan anggaran lainnya. Seperti halnya anggaran Pokir (pokok-pokok pikiran), Bankue dari Pemprov Riau dan lainnya.
“Memang anggaran Rp 113 ini baru pra atau usulan. Tapi harus direalisasikan, karena di OPD Perkim ini banyak kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Makanya harus diperjuangkan,” papar Ali Suseno dalam hearing.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD lainnya Rois SAg. Politisi PKS ini menginginkan, agar anggaran tersebut harus dipastikan semuanya bisa menyerap aspirasi masyarakat.
“Bahkan bisa terakomodasi semuanya. Sehingga kami tak dikejar masyarakat. Apalagi masalah drainase dan penanggulangan banjir di kawasan pemukiman,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Roni Pasla SE menyebutkan, bahwa jumlah anggaran Rp 113 miliar di Perkim ini, porsinya harus lebih besar. Bahkan pihaknya akan mencoba mengusulkan anggaran lebih lagi, saat rapat Banggar nanti.
Tentunya juga, Komisi IV DPRD nantinya akan memantau OPD mana yang bisa dikurangi anggarannya, sehingga bisa dimasukkan di Perkim.
“Intinya, mana yang kita pertahankan anggarannya, mana yang bisa diusulkan. Pastinya, ini akan kita perjuangkan,” janjinya.
Plt Kadis Perkim Pekanbaru Edi Satriawan menyampaikan, bahwa anggaran dinas tahun 2023 nantinya akan diusulkan Rp 113 miliar.
Nilai ini sebenarnya tidak cukup, jika melihat program kerja yang akan ditampungkan pada tahun 2023 nanti.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa nilai anggaran Rp 113 miliar tersebut sebenarnya, terdiri dari anggaran Pokir dan Bankeu sekita Rp 60 miliar.
“Sebenarnya, program kerja kita di Perkim ada juga untuk penanganan banjir. Dari 120 kasus banjir, sekitar 40 persen (sekitar 20 lokasi) ada di pemukiman yang menjadi tanggung jawab kami. Sementara dana OP kamu paling banyak Rp 4 miliar hingga Rp 6 miliar,” sebutnya.
(***)
