PANGKALPINANG,Riauintegritas.com – Diskusi Publik bertajuk *“Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung; Diskusi Data dan Fakta”* yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel dan Conference Center, Sabtu (7/2/2026), menegaskan satu hal penting: forum tersebut *bukan ajang dukung-mendukung maupun menolak perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)* di Bangka Belitung.
Moderator diskusi, *Zamhari SE MM*, menyampaikan klarifikasi terbuka atas berbagai persepsi yang berkembang pasca kegiatan.
Ia menegaskan bahwa sejak awal, panitia secara sadar menempatkan diskusi ini dalam posisi *netral, objektif, dan berbasis pengetahuan*, bukan propaganda kepentingan tertentu.
“Kegiatan ini murni ruang belajar bersama. Tidak ada satu pun pernyataan resmi yang mendukung atau menolak PLTN sampai acara ini berakhir,” ujar Zamhari.
Ia mengakui, polemik PLTN di Bangka Belitung selama ini sudah mengeras dalam dua kubu besar: pro dan kontra.
Namun, menurutnya, perdebatan tersebut kerap berdiri di atas *ketidaktahuan publik terhadap substansi PLTN itu sendiri*.
“Yang pro dan yang kontra seringkali berangkat dari asumsi, bukan dari pengetahuan yang cukup. Inilah yang ingin kami luruskan,” tegasnya.
Zamhari menilai, diskursus PLTN di ruang publik selama ini melompat terlalu jauh, sementara *fondasi pengetahuan dasar masyarakat masih rapuh*.
Karena itu, diskusi publik ini sengaja dirancang sebagai pintu masuk, bukan kesimpulan akhir.
Ia mengibaratkan posisi saat ini seperti perjalanan dari angka 1 hingga 100. Menurutnya, *PT Thorcon Power Indonesia*—perusahaan yang kerap disebut dalam wacana PLTN—masih berada pada *tahap riset dan penelitian awal*.
“Kalau kita pakai skala 1 sampai 100, posisi PT Thorcon mungkin baru di angka 2 atau 3. Masih sangat jauh. Sementara pertanyaan publik sudah di angka 50. Ini jurang yang harus kita sadari bersama,” kata Zamhari.
Dalam konteks itu, ia menilai wajar jika banyak pertanyaan belum terjawab secara teknis dan mendalam.
Sebab, baik masyarakat maupun penyelenggara diskusi sama-sama belum memiliki pemahaman komprehensif tentang teknologi PLTN.
“Kita harus jujur mengakui, kita ini belum paham teknis PLTN secara mendalam. Maka pendapat yang lahir pun seharusnya tidak bias,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut, lanjut Zamhari, *bukan untuk memproduksi sikap politik*, melainkan untuk memperkaya wawasan dasar agar publik dapat menempatkan diri secara proporsional dalam menyikapi isu strategis energi nasional.
Ia berharap, kegiatan serupa tidak berhenti pada satu forum saja. Ke depan, panitia mendorong adanya diskusi lanjutan dengan menghadirkan *ilmuwan, peneliti, dan praktisi yang benar-benar kompeten di bidang nuklir dan energi*.
“Supaya pendapat yang muncul benar-benar berbasis data, ilmu, dan logika, bukan ketakutan atau euforia,” katanya.
Bahkan, Zamhari menilai sikap mendukung atau menolak PLTN seharusnya *baru diambil setelah proses panjang*, bukan reaksi spontan.
“Mungkin lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi, Wallahu a’lam. Pada titik tertentu, barulah kita pantas mengeluarkan pernyataan mendukung atau menolak,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Zamhari menyampaikan permohonan maaf apabila diskusi tersebut memunculkan kegelisahan atau kesalahpahaman di tengah publik. Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang aktif mengajukan pertanyaan kritis.
“Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak, khususnya pertanyaan-pertanyaan tajam dari para peserta,” pungkasnya. (KBO Babel)
