JAKARTA- Pemerintah berupaya mendorong proses transisi energi melalui Energi Baru Terbarukan serta efisiensi energy dengan target sekitar 23 persen dari total bauran energi bersumber dari energi baru terbarukan di tahun 2025. Target ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan ini, yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29 persen pada tahun 2030.
Saat ini, kapasitas terpasang energi terbarukan baru mencapai 13 persen dari total bauran energi di tahun 2020 dari data PLN, 2021. Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, dibutuhkan kenaikan persentase suplai energi terbarukan sebesar 12 persen untuk mencapai target.
Pembangunan energi terbarukan berhadapan dengan tantangan koordinasi pusat-daerah, geografi, teknologi-biaya, regulasi-insentif, dan kapasitas institusi. Target peningkatan pangsa energi terbarukan sulit dicapai.
Sampai dengan semester I tahun 2020, total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional sudah mencapai 71 GW. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara masih mendominasi suplai energi listrik di Indonesia sedangkan pembangkit listrik EBT mengambil porsi 14,69 persen dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional.
Chief Operating Officer (COO) PT. Thorcon Power Indonesia Bob S. Efendi mengatakan jika saat ini eropa sedang diserang krisis energi tang mengakibatkan krisis ekonomi. Indonesia saat ini belum terdampak krisis energi, maka dari itu pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan terkait energi.
“Saat ini eropa sedang diserang krisis energi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Indonesia saat ini belum terdampak krisis energi,” kata Bob.
Sesi diskusi exclusive energy webinar yang diselenggarakan Komunitas Energi Millenial Indonesia Raya bersama Ikatan Alumni PIMNAS bekerjasama dengan CentennialZ, Prestative, PMPI, FIM Jakarta, INYS, UKM Penelitian UNY, Sudah Klik, dan Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) bertemakan ‘A PRACTICAL SOLUTION TO ENERGY TRANSITION WITHOUT SUBSIDY AND ACHIEVING ENERGY SECURITY’ mengajak bersama-sama untuk paham transisi energi yang sedang digadang-gadang pemerintah dan menjadi pembahasan utama di G20.
“Alhamdulillah Indonesia belum mengalami krisis energi, Oktober 2021 menjadi permulaan eropa mengalami krisis energi tersebut. Energi itu tidak dapat disamaratakan, ada yang berguna untuk ekonomi adalah energi premier yang dapat dipakai langsung, hampir semua energi premier adalah fosil,” tambah Bob lagi.
Menurutnya, untuk mengejar target net zero tentunya diperlukan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dapat menghasilkan tenaga listrik besar dan tidak menghasilkan emisi ditambah dengan kemananan yang tinggi.
“Tidak semua resiko berdampak bahaya, pemerintah memberikan izin maka kegiatan itu praktis dan tidak berbahaya, dan kematian per Terawatt Hour PLTN adalah yang terkecil dibandingkan dengan PLTU,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut butuh biaya besar untuk bisa mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang sebesar Rp 3.500 triliun rupiah. Biaya sebesar itu juga tidak sepenuhnya menurunkan emisi karbon, hanya 41 persen saja.
Bob menilai dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan dapat dipastikan akan digunakan skema subsidi untuk itu, apabila tidak dilakukan subsidi maka harga energi tersebut akan mahal yang akan diterima masyarakat.
“Transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar yang diharap dari negara donor. Asumsi transisi energi itu harus mahal dan ada subsidi, kalau di Thorcon tidak harus melakukan subsidi,” tegas Bob.
PLTN tentunya lebih mudah dan terjangkau jika dibandingkan dengan Energi Baru Terbarukan, serta dapat bersaing dengan PLTU secara harga dan yang paling terpenting tidak menghasilkan emisi karbon.
“Kalau transisi energi mahal, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat,” katanya diakhir webinar itu.
