BENGKALIS , Riauintegritas.com – Di awal tahun 2026, Pemerintahan Bupati Bengkalis Kasmarni-Bagus Santoso, bakal menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepan lebih baik. Apalagi ditengah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang sangat besar.
Tentu membutuhkan pemikiran yang besar untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis. Bahkan, ini sekaligus pembuktian daerah terhadap pusat, terkait realisasi program pembangunan di tengah minimnya anggaran daerah.
“Ya, ini penentuan kepada Bupati Bengkalis. Apalagi berencana akan melantik para pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis yang saat ini sedang dilakukan asesmen,” ujar tokoh masyarakat Bengkalis asal Sungai Pakning, H Azmi Rozali SIP, MSi, Rabu (21/1/2026).
Ia menilai, walaupun para kepala daerah di era Pilkada langsung, lebih memprioritaskan pejabat ASN, yang berpihak kepada dirinya di saat berlangsungnya proses Pilkada. Namun sebaiknya harus mempertimbangkan faktor kompetensi dan kapabilitas seseorang untuk dipercaya menduduki jabatan kepala dinas, kepala badan maupun kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah.
Menurutnya, menunjuk seseorang berdasarkan keberpihakan pada waktu Pilkada, memang bermanfaat bagi sang kepala daerah, namun belum tentu bermanfaat bagi masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh birokrasi pemerintahan.
Ia menyarankan, hendaknya kepala daerah tidak 100 persen memilih kabinetnya berdasarkan keberpihakan saat Pilkada. Namun alokasikan 25 persen sampai 30 persen untuk ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi OPD yang bersangkutan.
“Setahu kami, ASN di Kabupaten Bengkalis banyak yang memiliki kompetensi, ada yang berpendidikan S2 bahkan S3 yang tidak diberi kesempatan untuk memimpin organisasi perangkat daerah, baik sebagai kepala dinas, kepala badan ataupun kepala bidang,” jelasnya.
Ia menyebutkan, saat ini masyarakat mengalami beban hidup yang sangat berat, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, harga bahan bakar minyak naik luar biasa sehingga beban hidup yang dialami masyarakat semakin berat.
Azmi Rozali yang pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis selama 3 periode ini, memberikan tanggapan terkait keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas dan kuantitas program Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk mengatasi persoalan pengangguran dan ancaman kemiskinan.
”Pengangguran di Kabupaten Bengkalis masih terbilang tinggi, perlu upaya nyata yang lebih sungguh-sungguh dari Kepala Daerah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak punya kerja selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Menurut tokoh yang selalu memimpin unjuk rasa mahasiswa pada tahun 1994-1996 ini, kepala daerah tidak boleh terjebak dengan agenda rutinitas seremonial yang tidak pernah habis-habisnya dirancang oleh jajaran birokrasi pemerintah daerah.
Makanya kedepan kata Azmi menentukan sosok pejabat harus benar-benar memikirkan nasib masyarakat, bukan sekedar menyenangkan atasannya saja.
“Jadi bukan bapak senang saja laporannya, namun harus benar-benar dirasakan masyarakat. Apalagi diakhir tahun 2025 lalu, masyarakat dihadapkan oleh berbagai persoalan sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Bahkan persoalan yang sangat dirasakan masyarakat adalah pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dan juga berdampak pada kelangkaan BBM dan tingginya harga bahan pangan di pasaran.
“Yang seperti ini harus jeli dipandang oleh pemimpin. Makanya memilih bawahan harus benar-benar memahami persoalan masyarakat. Barulah situasi itu reda saat ada pergantian kepala dinasnya, barulah persoalan Roro Bengkalis sedikit terurai,” jelasnya.
Jadi Azmi menyebutkan, masyarakat mengharapkan kehadiran pemerintah disaat masyarakat membutuhkan. Bukan sebaliknya malah ditinggalkan atau dibiarkan ketika masyarakat menghapi persoalan yang sebenarnya itu adalah tanggungjawab pemerintah.(Sy*)
