JAKARTA – Untuk memantapkan program kerja sekaligus mengevalusi bergagai keberadaan organisasi di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) lakukan Rapat Pleno DPP, Senin (28/02/2023).
Rapat Pleno yang dipimpin Sekretaris Jenderal DPP PJS, Taswin Hasbullah berlangsung secara online dihadiri Ketua Dewan Penasehat, Mayjen TNI (P) Zaedun Daud, S.Sos, MM serta Pengurus DPP.
Taswin Hasbullah selaku Sekjen DPP PJS dalam pengantarnya mengatakan pasca dilakukan Munas I PJS November 2022 lalu, PJS kini berpacu dengan berbagai kegiatan termasuk hal yang paling mendasar adalah pendataan anggota PJS di seluruh DPC se Indonesia.
*Pemutahiran data anggota*
Dalam mempersiapkan PJS jelang pendaftaran organisasi profesi pers ke Dewan Pers, maka dibutuhkan sebuah komitmen besar dalam menyediakan data yang lengkap dan terukur. Hal ini ditegaskan Sekjen DPP PJS Taswin Hasbullah yang mengenal betul perjuangan Ketua Umum Mahmud Marhaba dalam menghantarkan 2 organisasi perusahan pers menjadi konstituen Dewan Pers.
“Pengalaman Ketua Umum PJS dalam mempersiapkan organisasi perusahan pers sebelumnya menjadi konstituen Dewan Pers merupakan modal PJS untuk mempersiapkan adminstrasi yang lebih lengkap dan tertata. 25 DPD yang didalamnya terbentuk DPC menjadi modal untuk melangkah lebih serius sebagai konstituen Dewan Pers,” tegas Taswin yang juga mantan Ketua Pengda JMSI Lampung.
Sementata itu, Ketua DPP PJS Mahmud Marhaba dalam arahannya mengatakan jika pemutahiran data anggota PJS, pihak DPP telah menyiapkan format pemutahiran data melalui google drive. Semua anggota lansgung mengakses dengan melapirkan berbagai dokumen seperti KTP, KTA PJS, id card media, pasphoto serta berbagai sertifikat yang berhubungan dengan profesi wartawan seperti sertifikat UKW, sertifikat penguji UKW, sertifikat pendidikan dan pelatihan jurnalisitik yang pernah diikutinya.
“Dengan pemutahiran data yang dilakukan mulai bulan Maret hingga Mei 2023, saya yakin kita akan bisa melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan oleh Dewan Pers. Nama dan media tempat wartawan bekerja akan dilaporkan ke Dewan Pers sehingga secara otomatis anggota PJS terdata di Dewan Pers,” tegas Mahmud Marhaba yang merupakan pendiri JMSI, Plt Ketum dan juga Sekjen JMSI periode 2020-2022.
Ditegaskan Mahmud, keberadaan anggota PJS dibuktikan dengan kepemilikan KTA PJS yang dikeluarkan oleh DPP. Targetnya, terdapat 2000 anggota PJS yang disinkronkan dengan data pemutahiran anggota PJS melalui google drive.
“Dengan melakukan pemutahiran data anggota PJS, maka secara langsung, anggota tersebut mengantongi KTA PJS yang kapan saja dibutuhkan oleh anggota untuk diproses oleh DPP melalui Wasekjen dan Wabendum DPP PJS,” kata Ketum PJS.
*Revitalisasi pengurus*
Meski belum setahun berdiri, PJS sangat serius dengan menata organisasi ini dari tingkat DPP, DPD hingga ke tingkat DPC. Disadarinya, terdapat beberapa DPD yang telah dievaluasi keberadaannya dalam mengembangkan organisasi ini hingga ke tingkat DPC.
Untuk itu, bagi pengurus DPD yang belum melakukan Musda dan dinilai DPP sulit untuk berkembang akan dilakukan pergantian dengan menunjuk pelaksana tugas DPD.
“Hasil keputusan rapat pleno kemarin, bagi DPD yang sulit berkembang maka dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD untuk mempersiapkan DPD devinitif yang dilakukan melalui forum Musda sehingga legalitas DPD sesuai AD ART PJS yang disahkan pada Munas di Jakarta kemarin,” ungkap Mahmud.
Ditambahkan Mahmud, DPP akan tancap gas untuk mempersiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan persiapan pendaftaran PJS ke Dewan Pers.
“Jika tidak bisa berkolaborasi dan sulit berkembang, maka kita lakukan revitalisasi pengurus. Ini merupakan keputusan rapat pleno DPP,” tegas Mahmud lagi.
*Rapimnas, HUT dan Rakernas PJS*
Menindaklanjuti hasil Munas I PJS, maka organisasi profesi pers PJS diamanahkan untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023. Rapimnas akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan HUT I PJS tanggal 12 Mei 2023 di provinsi Gorontalo.
Dipilihnya Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapimnas tidak lain sebagai keterwakilan daerah di wilayah Timur Indonesia. Daerah yang dikenal dengan destinasi wisata laut yang cantik seperti Pulau Cinta, wisata kampong Torosiaje, destinasi wisata ikan Hiu Paus destinasi wisata lainnya akan menyambut kehadiran pengurus DPP dan DPD dari 25 provinsi.
“Pengurus DPD dan DPC PJS se Gorontalo sangat antusias menerima Gorontalo ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapimnas dan HUT PJS. Ini tentunya merupakan penghargaan yang sangat tinggi kepada kami di Gorontalo. Apalagi Bupati Pohuwato merupakan Dewan Pembina DPP sementara Ketua DPRD Pohuwato juga merupakan Dewan Pakar DPP,” ungkap Ketua DPD Gorontalo Muzamil Hasan sambil menambahkan jika pihaknya sangat siap menyuskseskan hajatan Nasional di daerah yang juluki Serambi Medinah itu.
Sementara itu, DPD PJS Sumatera Selatan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang akan digelar pada Agustus 2023 mendatang.
Ini merupakan permintaan resmi pengurus DPD Sumatera Selatan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakernas I PJS saat gelaran Munas I di Jakarta kemarin.
“Ini sangat strategis karena Rapimnas dan HUT I PJS dilaksanakan di wilayah Timur Indonesia, sementara Rakernas dilaksanakan di wilayah Barat Indonesia. Untuk itu, saya mengaharapkan agar kita semua pengurus dan anggota PJS bergerak secepatnya untuk mempersiapkan kegiatan ini semaksimal mungkin,” pinta Sekjen PJS, Taswin Hasbullah.
Ketua Dewan Penasehat DPP PJS, Mayjen TNI (P) Zaedun Daud, S.Sos, MM dalam sambutannya saat Rapat Pleno mengharapkan agar PJS dapat memberi dampak terhadap masyarakat Indonesia.
“Melihat dari apa yang menjadi visi PJS, ini sudah sangat baik karena lebih mengakomodir segala kebutuhan anggota PJS khususnya dalam pengemabngan SDM. Target semua anggota menjadi kompeten merupakan harga mati dan itu siap kita dukung dengan melakukan kolaborasi bersama instansi terkait,” ungkap Jenderal bintang dua itu. (Tim)
