ROHIL- Paripurna hasil pansus terhadap LKPJ Bupati 2022 di buka oleh wakil ketua DPRD Rohil Basirun Nur Efendi. Sejumlah anggota menghadiri rapat paripurna ini di gedung DPRD Rohil jalan pesisir sei Rokan komplek perkantoran batu enam Bagansiapiapi, Senin (19/06/2023).
Ketua pansus Amansyah membacakan beberapa rekomendasi pansus LKPJ tersebut.
Dijelaskannya, hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati 2022 pansus memberikan catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap desentralisasi terhadap tugas dan pembantuan secara umum diantaranya:
1. Apresiasi terhadap pemerintah yang telah memperoleh penghargaan WTP.
2. Dokumen telah memiliki kontensi terhadap rpjmd 2021-2026
3.Pemerintah daerah meminta agar menyajikan indikator yang akurat yang disampaikan dengan bekerja sama dengan pihak BPS.
4.DPRD Rohil merekomendasikan kepada eksekutif agar dapat mencermati, memperhatikan dan melakukan upaya penyesuaian RPJMD data APBD dengan APBD-P 2022.
5 Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dengan mensosialisasikan program insifikasi dan eksifikasi sumber sumber pendapatan daerah insifikasi di kualitaskan upaya pelayanan pajak dan distribusi daerah serta penyederhanaan birokrasi, penertiban administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi.
Dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah yang diharapkan memanfaatkan potensi daerah yang cermat dan akurat yang dapat digunakan sebagai landasan dalam rencana pendapatan daerah.
6.PAD kabuoaten Rohil dari target Rp 194 M lebih namun realisasi hanya sebesar Rp129 M lebih.(66.2 persen) dimana pendapatan air tanah yang terealisasi Rp 1,12 M lebih (4,20 persen) dari target sebesar Rp24 M yang mana potensi pemungutannya bisa besar karena melihat banyak jumlah hotel dan penginapan yang memakai air tanah di Rohil.
7. Dalam rangka penyelenggaraan unsur Pemda berkaitan dengan kewenangan Pemda 2022 telah dilaporkan mencapai program serta permasalahan dan upaya penyelesaian untuk setiap urusan pemerintahan beserta kebijakan strategis yang ditetapkan bupati.
Dan pelaksanaannya meskinpun diakui beberapa unsur pemerintahan terkait penyajian solusi yang belum mampu mencapai ke posisi yang sebenarnya.
8.Dinas pendidikan kabupaten Rohil diharapkan lebih cermat dalam pengelolaan yang proporsional dalam Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan atau BOP sekolah.
9 Pemda perlu melakukan pencermatan evaluasi terhadap beberapa perda yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi peraturan dan perundang undangan yang baru saat ini dan mensosialisasikan perda yang telah disahkan.
10 berharap sektor yang telah memenuhi target di LKPJ 2022 DPRD memberikan apresiasi atas keberhasilan pemda Rohil namun demikian DPRD Rohil berharap catatan dan rekomendasi DPRD Rohil terhadap LKPJ Bupati tahun 2022.
Agar dapat ditindak lanjuti dengan segera oleh eksekutif pada proses pelaksanaan berikutnya pada perubahan dan pembahasan APBD 2023 dan pengawasan melalui perlengkapan DPRD yang ada.
“Rekomendasi ini merupakan suatu masukan dan saran yang menjadikan pedoman dan dasar bagi kepala daerah dalam membentuk dan menentukan kebijakan ke masa kedepannya,” jelas Amansyah.
Karena itu akan lebih terlihat pada tahun berikutnya apakah kepala daerah memperhatikan sungguh sungguh terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD sebagaimana kami lampirkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan LKPJ ini.
Sebaik apapun rekomendasi ini tiada artinya jika tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah Rohil dengan pengawasan DPRD secara bertanggung jawab,”tutur Amansyah. (Rls)
