Jakarta , Riauintegritas.com – Tekanan terhadap Indonesia untuk mempercepat transisi energi semakin kuat seiring meningkatnya emisi karbon dari sektor energi dalam dua dekade terakhir. Pemerintah melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) menargetkan penurunan emisi signifikan pada periode 2030 hingga 2035 sebagai bagian dari jalur menuju net zero emission (NZE) pada 2060.
Dorongan ini muncul di tengah fakta bahwa emisi energi Indonesia terus meningkat tajam. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan emisi dari sektor energi yang pada tahun 2000 berada di kisaran 317 juta ton CO₂e, melonjak menjadi 752 juta ton CO₂e pada 2023.
Bahkan secara regional, Indonesia kini menjadi penyumbang emisi energi terbesar di Asia Tenggara secara absolut.
Data Energy Institute menunjukkan bahwa pada 2024 emisi CO₂ dari sektor energi Indonesia mencapai sekitar 747 juta ton, jauh melampaui negara ASEAN lain seperti Malaysia sekitar 296 juta ton, Thailand sekitar 271 juta ton, Singapura sekitar 248 juta ton, Filipina sekitar 164 juta ton, dan Vietnam sekitar 334 juta ton.
Menurut laporan ANTARA, kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi energi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil.
“Ketergantungan Indonesia terhadap batu bara masih menjadi penghambat utama dalam proses transisi energi,” Ungkap Direktur NEXT Indonesia Center Christiantoko kutip ANTARA News
Data konsumsi energi primer pada 2024 menunjukkan batu bara masih mendominasi dengan porsi 43,9 persen dari total konsumsi sekitar 10,75 exajoules. Sementara itu, minyak bumi menyumbang 29,4 persen, gas alam 15,8 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) masih relatif kecil yakni sekitar 10,8 persen.
Tekanan Permintaan Listrik dan Tantangan Transisi
Kondisi ini semakin kompleks karena kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta urbanisasi.
Indonesia saat ini memiliki konsumsi listrik per kapita sekitar 1.337 kWh, jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lain seperti Malaysia yang mencapai 4.986 kWh, Thailand 2.829 kWh, Vietnam 2.624 kWh, dan Singapura 9.750 kWh.
Kesenjangan ini menunjukkan ruang pertumbuhan yang sangat besar bagi konsumsi listrik nasional. Namun di sisi lain, peningkatan konsumsi listrik yang hanya bergantung pada batu bara akan bertentangan dengan target iklim nasional.
Pemerintah sendiri dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 telah menetapkan kebijakan phase down batu bara. Artinya, kapasitas pembangkit listrik berbasis fosil secara bertahap akan digantikan oleh sumber energi yang lebih bersih.
Dalam konteks inilah berbagai opsi energi bersih mulai dibahas secara lebih serius, termasuk tenaga nuklir yang dinilai mampu menyediakan listrik skala besar secara stabil sebagai baseload power.
Teknologi Nuklir Generasi Baru Mulai Dilirik
Di tengah diskusi mengenai diversifikasi energi, teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR) mulai mendapat perhatian sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik rendah karbon.
Teknologi ini sebenarnya bukan konsep baru. Reaktor MSR pertama kali dikembangkan dan divalidasi oleh Oak Ridge National Laboratory milik Departemen Energi Amerika Serikat pada dekade 1960-an.
MSR menggunakan garam cair sebagai pendingin sekaligus bahan bakar, sehingga dapat beroperasi pada tekanan rendah. Karakteristik ini membuat sistemnya memiliki efisiensi termal lebih tinggi serta secara inheren mengurangi risiko sistem bertekanan tinggi yang menjadi perhatian pada desain nuklir konvensional.
Selain itu, teknologi ini juga memiliki fleksibilitas bahan bakar, termasuk kemungkinan memanfaatkan uranium bekas maupun thorium di masa depan.
Salah satu perusahaan yang mengembangkan desain MSR untuk pasar negara berkembang adalah PT Thorcon Power Indonesia.
Pendiri Thorcon, Jack Devanney, mantan profesor arsitektur kelautan di Massachusetts Institute of Technology (MIT), mengusulkan pendekatan yang berbeda dalam pembangunan pembangkit nuklir.
Sebagaimana dilaporkan oleh recessary.com, Thorcon menggabungkan teknologi reaktor garam cair dengan metode manufaktur industri galangan kapal.
Pendekatan ini memanfaatkan teknik produksi yang telah matang seperti panel line fabrication, plasma cutting, dan robotic welding. Seluruh struktur utama reaktor dirancang menggunakan baja tahan karat 316 yang merupakan material standar industri perkapalan.
Model tersebut memungkinkan pembangkit listrik nuklir diproduksi secara manufaktur di galangan kapal, kemudian diangkut melalui laut menuju lokasi operasi.
Perbedaannya cukup signifikan dibandingkan proyek nuklir konvensional. Pembangkit nuklir skala besar umumnya membutuhkan waktu konstruksi minimal enam tahun bahkan hingga satu dekade.
Sebaliknya, unit reaktor Thorcon berkapasitas 500 MW (2 x 250 MW) dirancang dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu tahun konstruksi di galangan kapal, kemudian dilanjutkan sekitar satu tahun pengujian dan komisioning.
Pemangkasan waktu pembangunan tersebut secara langsung menurunkan risiko pembiayaan serta kebutuhan modal proyek.
Thorcon juga menargetkan harga listrik sekitar USD 0,07 per kWh, yang diklaim dapat bersaing dengan pembangkit listrik batu bara. Faktor biaya ini dinilai penting karena banyak negara berkembang tidak dapat mengadopsi teknologi energi baru jika biaya listriknya tidak kompetitif.
Indonesia Jadi Lokasi Strategis
Indonesia menjadi salah satu negara yang dipandang memiliki kebutuhan paling mendesak terhadap listrik skala besar yang bersih dan terjangkau.
Melalui PT Thorcon Power Indonesia, perusahaan tersebut sejak 2021 telah memulai proses perizinan untuk pembangunan pembangkit nuklir demonstrasi di Indonesia.
Pada tahun 2025, perusahaan memperoleh persetujuan Evaluasi Tapak dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk lokasi yang diusulkan di Pulau Kelasa, Bangka Tengah.
Lokasi ini direncanakan menjadi tempat pembangunan unit demonstrasi reaktor garam cair sebelum pengembangan komersial dilakukan secara lebih luas.
Keterlibatan Indonesia dalam proses lisensi teknologi nuklir tersebut dinilai berpotensi mendorong terbentuknya ekosistem energi nuklir nasional, sekaligus mendukung rencana pemerintah untuk memasukkan energi nuklir hingga 44 GW dalam bauran energi nasional pada 2060. (*)
